TANDA TANGAN – Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani Caleg yang mengajukan izin pemasangan APK, Jumat (15/2).
TIMIKA,TimeX
Sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Mimika, sejak Januari hingga 14 Februari 2019 dari 460 Calon Anggota Legislatif (Caleg) Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 yang sudah mengurus ijin pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari 16 Parpol baru 75 Caleg sementara 385 orang lainnya belum.
460 Caleg Mimika dari 16 Partai Politik ini bakal bertarung merebut 35 kursi ditetapkan KPU Papua dalam rapat pleno terbuka di ruang rapat KPU Papua, 20 September 2018 lalu. Mereka terbagi dalam enam Daerah Pemilihan (Dapil), meliputi 152 kampung/kelurahan di 18 distrik Kabupaten Mimika.
“Terhitung sejak awal Januari hingga tanggal 14 Februari kemarin, sebanyak 77 izin yang telah kami keluarkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik Partai Politik maupun Calon Legislatif (Caleg),” ujar Marselino Wakten Kepala Seksi Verifikasi dan Survey DPM PTSP ketika ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Jumat (15/2).
Marselino menyebutkan hingga saat ini dari 16 partai politik baru dua Parpol melapor mengajukan ijin pemasangan baliho yaitu Golkar dan PSI. Sementara PDIP, PAN, NasDem, Hanura, Gerindra, Berkarya, Perindo, PKB, PKS, PBB, Garuda, Demokrat, PKPI dan PPP belum.
Untuk pemasangan APK lanjut Marselino tanpa ada batasan jumlah bagi setiap Caleg yang hendak mengajukan berapa banyak APK. Bila ada batasan sama saja membatasi hak demokrasi mereka. Pengajuan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing Caleg itu sendiri.
Sejauh ini katanya rata-rata pengajuan izin kurang dari sepuluh lembar APK. Hanya saja ada juga beberapa Caleg mengusulkan lebih dari 20 hingga 25 lembar.
“Satu Caleg itu bisa ajukan berapa banyak tergantung mereka. Karena tidak dibatasi. Tapi rata-rata di bawah 10 ada yang lebih dari 10 lembar,” jelasnya.
Rp50 Ribu Sebagai Jaminan Pembongkaran APK
Sementara Lopianus Fuakubun menjelaskan mengenai pungutan setiap Caleg Rp50 ribu saat pengurusan ijin pemasanga APK sebagai jaminan pembongkaran APK setelah masuk masa tenang.
“Iya, sesuai aturan itu lima persen dari perhitungan nilainya. Jadi Rp50 ribu untuk jaminan bongkar saja,” kata Lopianus kepada Timika eXpress di ruang kerjanya, Jumat (15/2).
Lopianus menjelaskan perihal itu menanggapi pernyataan Saleh Alhamid Ketua Komisi A DPRD Mimika yang mempertanyakan apa alasan adanya pungutan saat pengurusan ijin pemasangan APK dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Mimika seperti yang dilansir media ini edisi, Jumat (15/2).
Mantan Plt Asisten III Setda Mimika itu menegaskan uang yang berikan oleh para Caleg kepada DPMPTSP merupakan titipan sementara bukan untuk membayar izin pemasangan APK.
Artinya, setelah Pemilu berakhir para Caleg harus melakukan pembongkaran sendiri APK yang dipasang agar uang jaminannya bisa dikembalikan. Namun apabila tidak maka uang jaminan tersebut dipergunakan untuk membayar orang yang membongkar APK tersebut.
Menurutnya hal ini belajar dari pengalaman pesta demokrasi beberapa tahun lalu. Banyak Caleg yang berjanji akan membongkar sendiri APK-nya ternyata setelah pesta demokrasi selesai APK tidak kunjung dilepas.
“Itu hanya dititipkan bukan dibayar, dan setelah masa berlaku selesai baru mereka bisa ambil, kalau mereka yang bongkar sendiri. Kalau tidak bongkar berarti dana itu yang dipakai petugas untuk bongkar,” terangnya.
Ia juga menegaskan setiap pengurusan ijin pemasangan APK oleh Caleg maupun Parpol gratis tanpa ada pungutan biaya satu sen pun. Sebab usulan pemasangan baliho bukan masuk kategori iklan bisnis.
“Tidak ada pembayaran pada saat mereka urus ijin. Itukan iklan yang sifatnya sementara dan dikategorikan sebagai iklan sosial,” ungkapnya. (a32)
