Sudah Lakukan Transfer Pesangon 70 Karyawan Freeport
TIMIKA, TimeX
Sebanyak 5.000 nasabah karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan fasilitas kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Timika dengan nilai fantastis sekitar Rp500 miliar.
Hanya saja, pelayanan kredit kepada karyawan PTFI dihentikan sementara terkait persoalan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dengan pemerintah yang berdampak pada terhentinya operasi pertambangan Freeport di Tembagapura sejak 12 Pebruari lalu.
Bahkan, Bank Papua hanya melayani fasilitas kredit kepada karyawan permanen Freeport dan karyawan permanen perusahaan privatisasi Freeport, seperti KPI, PJP, Rimba Papua Hotel, Pangansari Utama (PSU) dan AVCO.
“Sejak awal kami membiayai karyawan permanen Freeport dan beberapa perusahaan privatisasi Freeport. Jika karyawan perusahaan-perusahaan yang masuk kontrak grup tidak kami biayai,” tegas Pejabat Sementara (PJs) Kepala Bank Papua Cabang Timika, Joko Suparyono kepada Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin (6/3).
Menurutnya, selama ini, ribuan karyawan permanen Freeport dan perusahaan privatisasi dalam kelompoknya mendapatkan fasilitas kredit konsumtif dari Bank Papua, mencakup kredit multiguna, kredit perumahan rakyat (KPR), termasuk kredit kendaraan bermotor.
“Untuk layanan kredit kepada karyawan Freeport sudah kami berhentikan sejak 20 Februari lalu dan bersifat sementara,”katanya.
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah kerja Bank Papua di Timika. Jika kondisinya sudah normal, kami bisa melayani lagi. Tetapi, dengan melihat perkembangan situasi hingga sekarang, kelihatannya ini akan berlangsung lama.
Meski bisnis penyaluran kreditnya dihentikan sementara waktu, namun demikian pelayanan perbankan lainnya tetap berjalan pada kantor-kantor Bank Papua di area operasi Freeport, seperti di Tembagapura, Kuala Kencana, dan Portsite Amamapare.
Menurut Joko, jika situasi pelik yang dihadapi Freeport terus berlanjut, maka pihaknya pun tetap memberhentian kredit bagi karyawan Freeport.
Selain itu, pihaknya pun melakukan transfer uang pesangon karyawan Freeport dari kerjasama yang selama ini terjalin.
Katanya, untuk transfer uang pesangon sudah dilakukan kepada 70 karyawan PTFI,” jelasnya.
Dengan kondisi Freeport yang mempengaruhi perekonomian di Mimika, pihaknya tetap menargetkan pertumbuhan untuk tahun ini adalah 18% dari 500 miliar per tahunnya dari tahun sebelumnya hanya 15%.
Target pertumbuhan 18% ini mengacu kepada tiga segmen, yaitu konsumer (konsumtif, kendaraan dan KPR), mikro kecil (plafon Rp500 juta) dan koorporasi untuk proyek besar (plafonnya diatas Rp5 miliar).
Untuk diketahui, sedikit mengobati kekhawatiran, nasabah yang memperoleh pelayanan fasilitas kredit dari Bank Papua, pembayaran gajinya (pay roll) wajib melalui Bank Papua. Sehingga, Bank Papua dapat melakukan pemotongan otomatis angsuran kredit terkait.
Sekadar informasi, perseteruan Freeport dengan pemerintah terkait perubahan aturan dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sejak 12 Januari 2017, PT Freeport tidak lagi mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengekspor 60 persen dari total produksi konsentratnya ke luar negeri.
Imbas dari itu, sejak 10 Februari 2017 PT Freeport menghentikan seluruh aktivitas produksi tambangnya, baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground), pabrik pengolahan di Mil 74 sampai aktivitas pengapalan konsentrat di Pelabuhan Portsite Amamapare.
Kondisi itu juga berdampak langsung kepada karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya. (aro)
