Elminus B Mom
TIMIKA,TimeX
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk penetapan Bupati-Wakil Bupati Mimika terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 lalu, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob dengan jargon OMTOB.
Rapat tertutup yang dilangsungkan di Aula DPRD Mimika, Senin (11/3), dipimpin Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom dengan seluruh anggota Bamus.
Elminus kepada Timika eXpress usai rapat mengungkapkan rapat Bamus membahas beberapa hal penting. Seperti biasa sebagaimana tugas Bamus menetapkan agenda dewan untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
Selan itu salah satu agenda besar penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika terpilih periode 2019-2024, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob.
“Nanti kita lihat kapan waktu yang tepat untuk menetapkan,” katanya.
Menurut Politisi Gerindra ini sesuai hasil rapat maka dewan akan melaksanakan reses tahap I tahun ini dalam rangka menjaring aspirasi dari para konstituen masing-masing sesuai daerah pemilihan (Dapil) dewan.
Terkait ini pihaknya akan berkoordinasi bersama Sekwan sebab anggaran sendiri sudah siap supaya reses bisa secepatnya.
Elminus juga memastikan pihaknya segera menyiapkan diri untuk membahas Raperda non APBD seperti rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang selama ini terkendala dalam penetapannya. Sehingga tahun ini ada produk Perda yang dihasilkan oleh dewan baik yang diajukan oleh Pemkab maupun inisiatif DPRD sendiri.
Kemudian secara terpisah, Nurman S Karupukaro Anggota Bamus diminta tanggapannya menyangkut rencana penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mimika terpili mengatakan hal itu masih harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kemendagri.
Mengingat tahun ini adalah penyesuaian pemelihan serentak, sehingga masih ada sisa jabatan pemerintahan sebelumnya yang belum berakhir. Oleh karena itu, dewan perlu koordinas sebelum melaksanakan sidang paripurna istimewa penetapan kepala daerah terpilih tersebut.
Sesuai aturan ujarnya, DPRD Mimika di sini hanya menetapkan kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU Mimika. Setelah penetapan di DPRD maka pelantikan dan lain sebagainya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini gubernur.
“Kita tetap mengacu pada Peraturan KPU sehingga harus ada koordinasi dengan Mendagri,” kata Nurman. (ozy/epy)
