TIMIKA,TimeX
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2020 mendatang. Musrenbang ini berlangsung selama dua hari terhitung, Kamis-Jumat (4-5/4) berlangsung di Hotel Serayu. Acara ini dibuka oleh Yohanis Bassang Wakil Bupati Mimika ditandai pemukulan tifa.
FOTO BERSAMA – Yohanis Bassang Wabup Mimika didampingi Kepala Bappeda Simon Mote foto bersama pimpinan OPD perempuan usai acara pembukaan Musrenbang, Kamis (4/4).
Tema pada Musrenbang tahun ini ‘Pembangunan Manusia Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Selektif, Kompetitif dan Berkesinambungan’.
Turut hadir pimpinan OPD, kepala-kepala distrik, Forkopimda dan tamu undangan.
Yohanis Bassang dalam sambutan mengingatkan segala sesuatu jika tidak dilakukan dengan serius, itu tidak akan berhasil dengan baik, karena semua itu harus memang ada niat dulu maka bisa hasilkan sesuatu yang baik.
Ia merasa aneh ada program tetapi satu kantor atau dinas tidak tahu apa itu programnya. Seharusnya ada program dibuat seluruh kantor itu harus tahu semua. Segala sesuatu kalau dilaksanakan tidak dengan sepenuh hati, tidak disiplin itu tidak ada hasilnya.
Bassang harapkan semua OPD harus merencanakan pembangunan untuk tahun 2020 dengan baik. Jangan sudah sampai final tiba-tiba minta tambahan dana lagi maka itu namanya tidak disiplin.
“Sering terjadi sudah perjalanan tiba-tiba terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya yang berkasus. Itu artinya, tidak melakukan perencanaan yang baik karena semua program yang ada itu semua dimulai dari perencanaan terlebih dahulu,” jelasnya.
Orang nomor dua ini berharap pada 2019 bisa segera merealisasikan semua usulan program. Karena di tahun 2020 nanti Mimika pertaruhkan harga diri sebagai rakyat Kabupaten Mimika dimana secara nasional ada agenda PON XX dan Pesparawi selaku tuan rumah.
Ia menyoroti ada usulan sampai Rp4,2 triliun APBD diharapkan itu semua harus dengan legowo, dengan jiwa besar tidak boleh dengan ego sektoral dan harus juga melihat dengan kemampuan keuangan yang ada.
Ia menyarankan buatlah program-program yang dilihat oleh masyarakat, tidak perlu banyak-banyak program cukup sedikit tetapi berhasil.
“Jangan ciptakan defisit terus. Jangan lagi kita sampai defisit lagi. Orang di luar pikir defisit karena kita keluarkan uang tanpa ada dasar dan program, tetapi padahal itu tidak. Defisit karena kita membuat perencanaan terlalu jauh dari kondisi rill yang benar,” katanya.
“Kalau PAD kita hanya bisa 400 miliar maka cukup di situ saja. Logikanya ketika kita mau menaikkan pendapatan kita 10 persen dari tahun lalu, bukan 200 persen dari tahun lalu, jangan kita bangga sekarang karena APBD kita triliun tetapi mampukah tidak tercapai semua,” tambahnya.
Simon Mote Kepala Bappeda Mimika dalam laporan mengungkapkan tujuan pelaksanaan RKPD tahun 2019 untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten Mimika tahun 2020 berdasarkan Renja OPD, dengan cara mensinkronisasi dan substansi rancangan Renja masing-masing OPD berbasis e-planning.
“Jadi tahun 2019 kita sudah mulai terapkan sistem e-planning, tapi tahun 2019 masih semi e-planning, namun tahun 2020 sudah wajib gunakan e-planning, sehingga dalam penyusunan rencana tahun 2020 diharapkan kepada seluruh OPD mengetahui apa yang diusulkan,” ujar Simon.
Simon juga menegaskan jangan sampai yang diusulkan hanya diketahui oleh staf saja, tetapi diketahui bersama-sama sehingga apa yang diusulkan itu menjadi kebutuhan dinas tersebut, dan jangan sampai kelewatan karena kalau sudah masuk di e-planning susah untuk ditambah lagi.
Selain itu juga, untuk mensinkronisasi penyelarasan antara RKPD Kabupaten, Renja OPD yang telah dibahas dalam forum OPD beberapa hari lalu. Renja OPD akan disusun hari ini untuk didorong menjadi RKPD.
Renja itu ada di masing-masing dinas untuk satu tahun. Setelah itu akan disatukan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat Mei, dan di bulan itu juga jika sudah diterapkan sistem e-planning maka diclose dan tidak ada lagi usulan-usulan baru lagi.
“Ada juga program yang kita sepakati sejumlah program melalui DPRD yang dulunya disebut jaring aspirasi masyarakat, sekarang dirubah menjadi pokok-pokok pikiran DPR juga sudah ada dalam e-planning,” tuturnya.
Ia berharap dari pertemuan ini bisa menyempurnakan RKPD tahun 2020, menyelaraskan RKPD dan Renja OPD, usulan program prioritas yang di danai dari APBD Kabupaten Mimika.
“Jadi di forum ini kita bisa sepakati nilai Rp4 triliun, tapi dalam proses perjalanan Bappenda mengeluarkan proyeksi APBD hanya Rp3 triliun. maka satu triliun akan diturunkan dalam rasionalisasi renja,” ungkapnya. (san)
