PTPM Gelar FGD Pelayanan Ijin Terpadu Bagi Civitas Akademika
TIMIKA,TimeX
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) bagi kalangan mahasiswa atau civitas akademika yang akan diterapkan tahun 2018 mendatang.
Dengan menyasar Universitas Timika (UTI), kegiatan FGD perumusan pelayanan perijinan pada Rabu (13/12) dimaksud guna meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu dengan sejumlah pihak terkait.
FGD mendasari Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan Kantor PTPM terkait pemberian ijin-ijin, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan bersama SKPD teknis terkait lingkup Pemda Mimika.
Pada pertemuan tersebut, Kepala PTPM, Bertha Beanal pada FGD yang resmi dibuka Asisten IV Setda Mimika, Alfred Douw di Hotel Grand Tembaga, menegaskan dari 16 SKPD lingkup Pemda Mimika yang mengelola dan memproses perijinan, baru 10 SKPD yang mendelegasikan kewenangannya ke Kantor PTPM Kabupaten Mimika.
Tersisa 6 SKPD diharapkan segera mendelegasikan kewenangan proses perijinan karena mulai tahun 2018 layanan perijinan melalui satu pintu.
Sebab, saat ini, pihaknya sedang menyusun dan merumuskan ijin-ijin apa saja yang akan dikelola dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan investasi.
Demikian kata Bertha Beanal saat FGD Rabu kemarin.
Sementara itu, Asisten IV Setda Mimika, Alfred Douw usai memukul tifs menandai pembukaan kegiatan tersebut, mengatakan, sisa enam SKPD yang belum delegasikan kewenangan karena masih proses pembekasan.
Pasalnya, tidak semua ijin dari SKPD dikelola PTPM, namun akan ada kalsifikasi dan kualifikasi perijinan apa saja yang dikelola oleh Kantor PTPM, termasuk SKPD yang masuk dalam tim pengawasan,” jelasnya.
Kata Alfred, perijinan merupakan dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga stigma berbelit-belitnya pelayanan perijinan, biaya mahal, tidak transparan, tidak adanya standar mutu pelayanan dan banyak ijin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan data dilapangan, semuanya ini akan diproses satu pintu.
Dari kondisi yang dihadapi selama ini, ini menimbulkan keengganan warga masyarakat mendaftarkan legalitas usahanya.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 1999, jumlah usaha Industri di Indonesia adalah 2,6 juta unit untuk industri Kecil (di luar sektor usaha kecil untuk pertanian), 16 ribu unit usaha menengah dan 6.500 unit usaha besar. Jumlah Total unit usaha industri non pertanian 2,622 juta unit. Dan hasil survei usaha terintegrasi tahun 2000 jumlah total usaha kecil di Indonesia ada 17,6 juta usaha di luar sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, jumlah usaha yang tidak memiliki badan hukum (termasuk Izin usaha) tercatat sebanyak 15 juta usaha. Ini menunjukan sekitar 85,2 persen industri tidak berbadan hukum. Yang formalitas hanya sekitar 14,8 persen,” jelas Alfred.
Lebih lanjut katanya ini menunjukan imbas dari buruknya pelayanan perizinan yang diberikan, sebab pemerintah tidak memiliki data riil tentang dunia usaha sebagai bahan pengambilan keputusan.
Termasuk pemerintah tidak dapat memberikan pembinaan khususnya bagi usaha kecil dengan berbasiskan perizinan usaha. Dan pemerintah tidak dapat mengembangkan pendapatan berbasis pajak berdasarkan perizinan usaha.
Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan kewenangan pemberian pelayanan perizinan kepada dunia usaha harus mendapat perhatian guna mendorong pertumbuhan jumlah investasi dan dunia usaha di daerah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Ketua Panitia, Rei Harold Repasi dalam laporannya menyampaikan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna peningkatan pelayanan investasi.
Katanya, pelayanan perizinan akan lebih baik jika aparaturnya memiliki pemahaman yang baik guna penguatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (one stop services) di Kabupaten Mimika.
“Out put yang di harapkan adalah setiap aparatur dapat memahami pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai prototype pelayanan publik di Kabupaten Mimika, pengintegrasian layanan perizinan ke dalam sebuah lembaga one stop services, serta adanya standar minimum pelayanan dengan biaya murah, cepat, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan terhindar dari unsur KKN,” tukasnya. (san)
