TIMIKA, TimeX
Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua, Elias Paunganan mengatakan, sejak diterapkannya sistem pengadaan barang dan jasa secara online, baru 13 kabupaten/kota di Papua yang menerapkannya.
13 kabupaten/kota yang sudah menerapkannya, diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Biak Numfor, Mimika, Kota Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Keerom, Jayapura, Nabire dan Kabupaten Yalimo.
Sementara itu, dalam waktu dekat akan dilaunching LPSE untuk Kabupaten Yapen Waropen.
Diharapkan kabupaten lainnya, setelah sosialisasi pengembangan LPSE bisa menyusul.
Dengan demikian, masih tersisa 16 kabupaten lainnya belum menerapkan sistem LPSE,” ungkap Elias Paunganan saat ditemui awak media di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Rabu (15/11).
“Kita harus apresiasi Kabupaten Puncak Jaya yang sudah menerapkan LPSE sejak 2015,”tandasnya.
Elias pun mengakui, salah satu kendala utama penerapan aplikasi LPSE di Provinsi Papua adalah soal ketersediaan listrik (PLN).
Pasalnya, pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses pengelolaan anggaran.
Mengingat pada tahap ini sering menjadi sumber kebocoran anggaran negara, sehingga setiap aparatur harus paham betul proses pengelolaan anggaran, baik APBD maupun APBN.
Untuk itu, seluruh SKPD di Papua, khususnya di Timika diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif serta akuntabel.
“Ini dalam rangka mewujudkan efektifitas pencapaian kinerja program pemerintah,” katanya. (nur)
