Rahmad R R Karlele
TIMIKA,TimeX
Rahmad R R Karlele, selaku Pengawas Distrik Mimika Barat melaporkan pihak Bawaslu Mimika ke Kepolisian Resor Mimika pada Jumat (8/2).
Laporan ini terkait pembayaran upah terhadap Panitia Pengawas Pemilu (PPL) di 18 distrik di Mimika yang dianggap tidak sesuai SK perekrutan PPL. Seharusnya PPL menerima upah dua bulan terhitung dari 1 November dan Desember 2018. Namun kenyataan yang terjadi dibayar oleh sektretariat Bawaslu cuman Bulan Desember 2018.
“Saya laporkan masalah upah kerja yang diterima oleh PPL se Kabupaten Mimika, yang mana mereka hanya terima satu bulan terhitung Bulan Desember. Akan tetapi SK yang dikeluarkan yang kita berikan ke provinsi itu terhitung 1 November bukan 1 Desember. Jadi seharusnya honor yang mereka terima harusnya dua bulan bukan satu bulan,” jelas Rahmad saat ditemui Timika eXpress di Gakkumdu Jalan Yos Sudarso, Jumat (8/2).
Bahkan ia menyayangkan atas pernyataan dari pihak Sekretariat Bawaslu bahwa pembayaran hanya terhitung satu bulan saja. Alasannya disesuaikan dengan tanggal pelantikan atau dikeluarkan SK PPL.
Ia menjelaskan pihaknya merekrut PPL satu bulan sebelum tahapan berjalan, sejak 1 November karena berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh provinsi, yaitu Surat No: 032/K. Bawaslu Prov.pa/OT.00/X/2018 perihal evaluasi dan pengusulan Pandis serta PPL.
Namun yang terjadi malah upah yang diterima PPL hanya sebulan saja sebesar Rp900 ribu. Seharusnya upah dihitung untuk dua bulan maka perorang menerima sebesar Rp1,8 juta.
“Jadi untuk Mimika Barat terpaksa kami tanggulangi satu bulannya. Saya berikan kepada PPL kami, sehingga saya mewakili 18 distrik untuk tetap mempertayakan hal ini,” tegasnya.
Dengan ketidakterbukaan menyangkut masalah pembayaran upah PPL ini, mendorong dirinya berniat melaporkan kepada pihak kepolisian, dengan maksud pihak kepolisian dapat memfalitasi pihaknya dengan pihak Sekretariat Bawaslu guna membahas hal ini.
“Mengapa kami ngotot untuk adanya keterbukaan, karena ada beberapa distrik termasuk seperti Distrik Mimika Barat, Kwamki Narama dan juga Kuala Kencaa ada PPL yang mendapat upah dua bulan,” jelasnya.
Ia mencontohkan seperti PPL Mimika Barat berjumlah tujuh orang, satu diantaranya sudah mendapat transferan uang di rekening sebesar Rp1,8 juta. Pembayaran ini terhitung upah dua bulan, November dan Desember.
Maka atas dasar bukti itulah, pihak Pandis di 18 distrik telah sepakat meminta keterbukaan dari pihak Sekretariat Bawaslu. Bahkan para Pandis mendukung agar persoalan ini dibawa sampai ke Bawaslu Provinsi.
“Saya sudah membuat surat laporan polisi. Saya juga minta dampingan dari Bawaslu untuk mendapingi saya ke Bawaslu Provinsi, jika memang mereka tidak bisa dampingi saya, saya minta surat saja dari mereka, agar tidak terkesan saya melangkahi mereka. Saya juga akan bawa semua bukti berupa SK BP Panwaslu Kelurahan/Kampung Distrik Mimika Barat, foto copy surat edaran No. 32/k BAWASLU-PROV Pa/OT.OO/X/2018, foto copy buku rekening,” jelasnya.
(a30)
