Foto: Dok./TimeX
PERTEMUAN-Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang saat pertemuan bersama pengurus MKKS dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua di SMA Negeri 1 tanggal 23 Oktober 2018 lalu.
TIMIKA,TimeX
Permasalahan pembayaran hak guru-guru SMA-SMK yang belum direalisasikan sejak Januari 2018 hingga kini akhirnya mendapat jawaban pasti dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.
1.065 guru SMA-SMK di Timika, baik PNS maupun honorer atau tenaga kontrak boleh bernapas legah setelah orang nomor satu di Provinsi Papua itu menegaskan bahwa pembayaran insentif, Uang Lauk Pauk (ULP), dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) menjadi tangung jawab bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
“Untuk guru SMA-SMK status PNS (Pegawai Negeri Sipil) kini ASN, pembayaran hak-haknya menjadi tangung jawab provinsi. Sedangkan untuk pegawai honorer yang diangkat dengan SK Bupati tetap menjadi tangung jawab Pemkab Mimika,” ungkap Lukas Enember kepada wartawan di Rimba Papua Hotel, Kamis (22/11).
Enembe mengakui guru-guru SMA-SMK termasuk dari Kabupaten Mimika yang ditangani oleh Pemprov Papua pasca pelimpahan kewenangan pendidikan menengah sejak awal Januari 2018 lalu, itu tidak diiringi dengan pelimpahan anggaran.
Hal ini kemudian menjadi persoalan, dan antara Pemprov bersama pemerintah kabupaten saling lempar tanggung jawab.
Apalagi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran hak guru-guru tidak ada ditambah oleh Pemerintah Pusat, sehingga pihak pemerintah provinsi kemarin terpaksa utang untuk membayar hak guru.
Ia menambahkan, terkait pembayaran hak guru-guru tersebut, jika sudah dianggarkan oleh masing-masing Pemkab, maka bisa direalisasikan pembayarannya.
“Kalau Pemkab sudah anggaran ya dibayar, tapi kalau belum nanti dianggarkan dari Pemprov tapi tidak tahun ini, nanti tahun depan. Itu pun yang kami talangi adalah guru-guru PNS, yang non PNS atau honorer bukan urusan kami, tapi urusan masing-masing kabupaten/kota,” tandasnya.
Terkait hal ini, Bupati Mimika menegaskan bahwa guru honor SMA-SMK yang dibayarkan hak-haknya adalah diangkat melalui SK Bupati Mimika,” katanya singkat. (a30)
