TIMIKA, TimeX
Menanggapi pengaduan Kepala Cabang PT SPIL Timika Slamet Sampurno terhadap PT Tempuran Emas (TERMAS) yang dilaporkan atas tindak pidana penggunaan tanah tanpa hak dan penyerobotan tanah sesuai ketentuan pasal 385 KUH Pidana, Budi Sultan sebagai mitra PT TERMAS menanggapi apa adanya.
Kepada Timika eXpress tadi malam via ponselnya, Budi Sultan dalam kapasitas membantu managemen PT TERMAS menyatakan, sebagai insan manusia yang taat hukum, upaya hukum yang ditempuh PT SPIL sangat dihargai.
Hanya saja, dengan proses pelayaran perdana KM Teluk Mas dalam mendukung serta menngkatkan ekonomi masyarakat di Mimika jangan sampai terganggu.
“Silahkan kita tempuh proses hukum, tapi jangan halangi kepentingan masyarakat. Saya garis bawahi lagi, jangan halangi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan Laporan Polisi (LP) No208/II.2016/Papua/Res. Mimika, Tanggal 29 Pebruari 2016 dengan menyebut Budi Sultan sebagai terlapor dalam persoalan penggunaan tanah tanpa hak saat masuknya KM Teluk Mas, Minggu (28/2), menyusul aktivitas bongkar muat peti kemas sehari setelahnya, kejelasan dari proses hukum kasus ini harus dibuktikan PT SPIL.
“PT SPIL harus tunjukan bukti melalui upaya hukum. Sepanjang belum ada bukti, tentu ini menjadi otoritas Pemda, khususnya soal status lahan. Tapi untuk hal yang akan bertanggungjawab adalah managemen PT TERMAS. Hanya saja mereka sudah tinggalkan Timika. Kalau tidak bisa konfirmasi langsung,” terang Budi.
Budi yang juga dipercaya sebagai Ketua HIPMI Mimika, mengaku dirinya bersama rekan-rekan pengusaha hanya mendukung program tol laut yang diluncurkan Pemerintah Pusat.
“Saya rasa PT SPIL pun pasti punya tanggung jawab moral dalam mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam bisnis jasa angkutan laut menghindari terjadinya disparitas harga antara di Pulau Jawa dengan Papua, khususnya Timika,” paparnya.
Budi mengakui, dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk mengangkut peti kemas ke Pelabuhan Poumako Timika, maka harga barang di wilayah itu semakin murah dibanding sebelumnya.
Jika harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika semakin murah, maka dampaknya juga akan terasa bagi masyarakat di kabupaten-kabupaten tetangga di wilayah pedalaman Papua,” tandasnya. (vis)
