TIMIKA,TimeX

Eltinus Omaleng Bupati Mimika, menyebut biaya perjalanan dinas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar setiap tahunnya.

Hal ini diungkapkan bupati, karena dirinya menilai sejumlah OPD lalai dalam laporan pertanggungjawan (LPJ) Uang Persediaan (UP) yang digunakan pada Tahun 2019.

Terkait dengan itu, bupati selanjutnya telah menyampaikan kepada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar tidak lagi memberikan UP dan UT kepada OPD jika belum mengembalikan atau melaporkan penggunaannya sebelumnya.

“Saya dengan tegas perintahkan BPKAD, tidak boleh berikan UT atau UP lagi, kalau tidak berikan LPJ,” tegasnya.

Kata dia, Badan Pemriksa Keuangan (BPK) akan segera melakukan audit dalam waktu dekat, sehingga 36 OPD yang menerima UP diharapkan segera menyelesaiakan LPJ selambat-lambatnya 15 Januari.

“Kalian ini sudah diberikan uang perjalanan Rp 500 juta sampai Rp1 miliar, sudah itu tidak mau berikan LPJ,  kalian disana bikin apa saja,” ketus bupati.

Sementara itu, menanggapi soal tingginya biaya perjalanan dinas untuk masing-masing OPD ini mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Mimika, Rizal Pata’dan. Dihubungi Timika eXpress melalui telepon tadi malam, dirinya mengaku tidak ingin mengomentari terlalu jauh terkait dengan anggaran tahun sebelumnya, mengingat dirinya dengan 34 anggota dewan lainnya baru saja dilantik.

Namun menurut hematnya, selama ini sebagai masyarakat ia melihat kinerja pemerintah memang hampir tidak sebanding dengan anggaran yang ada.

“Saya mohon maaf tidak bisa komentar banyak soal yang lalu, tetapi kedepan ini memang perlu jadi perhatian, agar pengawasan bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan biaya perjalanan dinas seharusnya dibatasi, baik lamanya perjalanan dinas termasuk kelebihan hari hingga tujuannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani seerti dikutipo dari Antara, sebelumnya mengatakan, pemerintah pusat akan terus mendorong tata kelola APBD yang baik. Dengan demikian, APBD dapat benar-benar diarahkan untuk pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui menetapkan standar satuan biaya yang bakal dimasukkan dalam APBD. Sebab tanpa standar harga satuan bagi daerah dalam menyusun APBD, akan terjadi perbedaan harga satuan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lain.

Seperti adanya satuan biaya di dalam menyusun APBD sehingga jangan sampai ada satu provinsi atau kota yang satuan biayanya bisa 20 kali lipat dibandingkan kota yang lain.

“Biaya perjalanan, biaya apa saja. Satuannya itu tidak ada standarnya dan sangat tinggi. Karena mungkin APBD-nya tidak dipakai untuk membangun tapi dipakai untuk membayar stafnya secara lebih tinggi,” lanjut dia.

Ia menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya satuan akan diterapkan pada lima jenis pengeluaran daerah.

“Jadi biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket meeting, biaya pengadaan kendaraan dinas, ada yang sangat tinggi ada yang biasa-biasa saja, dan juga biaya pemeliharaan. Kelima jenis pengeluaran ini kami akan melakukan apa yang disebut pengaturan satuan biayanya sesuai dengan PP 12/2009,” jelasnya. (a30/ozy)