TIMIKA,TimeX
Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE.,MH didampingi Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, SE.,M.Si, Asisten II Marthen Paiding serta Kabag Pemerintahan, Slamet Sutejo, SSTP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada Serentak 2018.
Rakornas dalam rangka persiapan dan antisipasi Pilkada Serentak 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/17).
Kami sambut baik kegiatan ini, sebagai upaya bersama untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2018 yang aman, nyaman dan damai,” ungkap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng melalui release yang diterima redaksi Timika eXpress tadi malam.
Menghadapi momentum demokrasi pemilihan kepala daerah serentak gelombang tiga pada 27 Juni 2018 dengan menyertakan 171 daerah, maka Kemendagri sudah memprediksi ancaman yang menjadi potensi dalam perhelatan akbar Pilkada tahun depan.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Omaleng berharap kepada semua pihak, baik partai politik, pasangan calon, aparat hukum, masyarakat, pemerintah daerah agar berperan dalam mensukseskan Pilkada serentak 2018 mendatang.
Rakornas kemarin dihadiri Menkopolhukam, Wiranto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Irjen Pol Lutfi Lubihanto, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan, Ketua DKPP, Harjono, serta 15 gubernur dan 112 Bupati /Walikota se-Indonesia.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, yang membuka Rakornas mewakili Mendagri dalam sambutannya, mengatakan harus ada koordinasi dengan pihak terkait di daerah, sebab Pilkada Serentak 2018 merupakan tahun politik sekaligus sebagai persiapan Pemilu 2019.
“Pilkada serentak 2018 diikuti 171 daerah otonom yang meliputi 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota. Saya mengajak bapak, ibu melihat potensi permasalahan dalam Pilkada serentak 2018,” kata Sumarsono.
Sumarsono menjelaskan rujukan indeks kerawanan suatu daerah menjadi salah satu parameter dalam penyelenggaraan pilkada.
Ia mengungkapkan setidaknya ada dua faktor risiko dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Pertama, risiko umum berupa bencana alam seperti banjir, gunung meletus, cuaca buruk dan kondisi geografis.
Sedangkan, risiko kedua berupa faktor keamanan yang bisa dipengaruhi stabilitas politik lokal maupun nasional.
Kemudian, ancaman separatisme, radikalisme, demonstrasi hingga konflik komunal di masyarakat.
Risiko konflik terakhir yang perlu diantisipasi yakni tahapan penetapan pemenang pilkada.
Faktor lainnya, permasalahan daftar pemilih tetap yang belum selesai, putusan MK terkait cuti kampanye petahana.
Dan juga Faktor resiko umum, yaitu distribusi logistik terhambat rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, kemungkinan adanya intervensi asing yang merubah kepentingan secara politik dan keamanan.
“Pada saat tahap pendaftaran pasangan calon yaitu terkait konflik kepengurusan partai politik dan dukungan E-KTP pasangan perorang. Pada tahapan distribusi Pilkada, kita juga akan menghadapai resiko yang perlu kita antisipasi, yaitu terkait keterlambatan logistik tiba di tempat atau di TPS, adanya upaya pencurian atau sabotase dari logistik pilkada,”katanya.
Dalam tahap ini berpotensi terjadinya unjuk rasa yang diikuti perusakan dan bentrokan massa akibat penolakan penghitungan suara.
Selain itu, gugatan pasangan calon kepala daerah seperti ke Bawaslu, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga bisa berdampak kerusuhan.
Contoh terakhir peristiwa penyerangan kantor Kemendagri oleh sekelompok pendukung calon kepala daerah di Kabupaten Tolikara, Papua.
“Semua itu mudah-mudahan tidak terjadi. namun tidak ada salahnya dari segi pengamanan kita, diantisipasi sejak dini,” ujar Sumarsono.
Dijelaskan pula, penandatanganan NPHD dengan Bawaslu, saat ini sudah 16 provinsi melakukan penandatangan, kecuali Provinsi Maluku. Selanjutnya penandatangan NPHD dengan Pengamanan, 2 (dua) provinsi sudah melakukan penandatangan sedangkan 15 provinsi belum.
“Penandatanganan NPHD dengan KPU seluruh kabupaten/kota sebanyak 154 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 telah melakukannya,” tambah Sumarsono.
Saat itu pula, Menkopolhukam, Wiranto mengatakan, demokrasi adalah pilihan bangsa.
Berbagai persoalan yang terjadi dan berulang seperti, black campaigne, netralitas penyelengara, netralitas ASN, validasi data pemilih, perselisihan sengketa calon, sengketa MK, perlu dipetakan sejak awal guna mengantisipasi kerawanan Pilkada.
Sebab Presiden Joko Widodo mengamanatkan dan mengharapkan agar dalam merawat kematangan demokrasi terutama Pilkada Serentak 2018 merupakan bagian penting dalam menjaga kegembiraan demokrasi.
Sehingga diperlukan koordinasi baik semua stakeholders.
sementara arahan Kapolri yang disampaikan Kabaintelkam Polri, menjabarkan Anev pilkada serentak 2017 sebagai gambaran untuk menjamin Kamtibmas yang kondusif pada Pilkada Serentak 2018.
“Saya ajak 17 provinsi, 39 kota, 115 kabupaten/kota agar membangun komunikasi serta kerjasamanya lintas sektor, sebab daerah kategori rawan ll adalah Provinsi Aceh dan Papua, potensi kerawanan dari aspek regulasi atau uji materi UU, netralitas penyelenggara, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, primodialisme, money politic, pengadaan dan distribusi logistik pilkada, zona kampanye, mobilisasi birokrasi, intimidasi kepada Penyelenggara dan pemilih, rekapitulasi berita acara.
Menyusul, Ketua Bawaslu RI, Arief menambahkan, bahwa Jenis pelanggaran pemilu, administratif, pidana dan kode etik, yakni pelanggaran administrasi diantaranya money politic yang terstruktur, sistematis, massif, sanksi langsung adalah diskualifikasi oleh Bawaslu Provinsi, mutasi jabatan struktural ASN dan kebijakan tertentu yang menguntungkan pasangan calon, kampanye melalui media cetak atau elektronik. Untk kategori pelanggaran tersebut terlebih dahulu diberikan somasi, teguran dari Bawaslu.
Jika tidak tindaklanjuti, maka Paslon bisa diskualifikasi termasuk bila tidak melaporkan dana kampanye. (san)
