TIMIKA,TimeX
Untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika hingga di lapisan masyarakat paling bawah dibutuhkan peran serta dari pemerintah kabupaten hingga aparat tingkat kampung ikut ambil bagian.
Hal ini disampaikan oleh Kompol Mursaling Kepala BNNK Mimika dalam sambutan membuka kegiatan Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Lingkungan Pemerintah di Aula Bobaigo Keuskupan Timika, Kamis (25/10).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi pemerintah dan swasta serta perwakilan prajurit TNI dan Polri. Pada kesempatan itu seluruh peserta dibagikan stiker bertuliskan ‘stop’ narkoba.
Mantan Kasat Naroba Polres Mimika itu mengungkapkan maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan pemerintah adalah sebagai aplikasi dan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.
Kegiatan ini ia memandang sangat bermanfaat supaya ada sinergitas dalam proses penanganan pencegahan peredaran gelap narkoba di daerah ini.
BNNK Mimika berdiri sejak tahun 2015 lalu. Ia mengharapkan peran serta pemerintah daerah maupun tingkat kampung perlu lebih ditingkatkan.
Sebab dirinya menghendaki melalui kegiatan ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan nantinya bersama-sama peduli dan bekerjasama mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) tersebut.
Oleh kerena itu perlu sekali adanya gerakan dari pihak Pemkab Mimika dalam memberantas narkoba di wilayah Mimika.
Kedepannya dirinya perlu sekali adanya kebersamaan dalam hal sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak buruk dari narkotika masuk hingga sentra pendidikan, sentra organisasi kemasyarakatan dan lainnya.
>>Terkendala alat pendeteksi
Mursaling mengakui sering masuk dan beredarnya narkotika di Timika dikarenakan terkendala alat pendeteksi di lokasi transportasi seperti bandara dan pelabuhan. Sebab modus operandi cara pengiriman barang dari pelaku selalu berubah-ubah. Bahkan tidak jelasnya alamat pengirim dan penerima membuat susah bagi petugas untuk pendeteksian siapa pemilik atau pelaku.
Masuknya barang haram jenis sabu didominasi dari tiga kota besar yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, sementara ganja kiriman dari Jayapura. Semuanya melalui jasa pengiriman barang lewat transportasi udara (pesawat).
“Jadi kami minta untuk solidaritas dan kepedulian dalam memberantas narkotika di wilayah Mimika butuh keterlibatan semua pihak mengingat keterbatasan alat pendeteksi,” ujarnya.
>>Aparat TNI-Polri harus jalani tes urine
Sementara Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika mendorong aparat TNI-Polri di wilayah ini perlu menjalani tes urine secara berkala untuk mengetahui apakah bebas dari obat-obat terlarang yang hingga kini masih begitu sulit dibasmi.
“Miras dan narkoba memang susah diberantas di Timika. Meskipun aparat keamanan dari unsur TNI-Polri lengkap di Timika, namun narkoba secara khusus masih bisa lolos. Satu-satunya cara untuk bisa mengetahui apakah bisnis haram tersebut tidak dilindungi oleh oknum aparat, mereka harus menjalani tes urine,” ujar Elminus kepada media ini via ponsel, Jumat (26/10).
Politisi Gerindra ini meyakini apabila seseorang menjadi pengedar maka secara otomatis orang tersebut juga menjadi pemakai obat terlarang tersebut.
“Ya, kalau memang terbukti ada oknum aparat terlibat dalam bisnis ini, harusnya sebagai pimpinan memberi hukuman yang setimpal kepada mereka,” katanya.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika Lucky Mahakena mengatakan banyak rumor beredar bahwa peredaran obat-obatan terlarang di daerah ini tidak terlepas dari peran serta oknum aparat keamanan yang bermain di dalamnya. “Saya rasa hal ini perlu jadi atensi kapolres serta dandim untuk mengevaluasi kinerja bawahannya, supaya citra TNI-Polri tidak rusak dan tercoreng hanya gara-gara ulah oknum tertentu,” katanya.
Lucky secara tegas minta aparat keamanan hentikan kebiasaan melindungi bisnis-bisnis haram dijalankan oleh masyarakat hanya karena ingin mendapat upeti yang tidak halal. Misalnya perjudian yang selama ini berjalan mulus disinyalir adanya dukungan aparat keamanan di dalamnya.
“Tentunya hal tersebut sangat kontras dengan tupoksi mereka sebagai aparat keamanan yang harusnya membubarkan aktivitas terlarang tersebut, malah sebaliknya memberikan kepastian keamanan,” sesalnya.
Menurutnya hal itu bukan rahasia umum lagi sebab di Timika kalau lokasi perjudian jadi sumber pendapatan oknum-oknum anggota. (zuk/tan)
