TIMIKA, TimeX
Kepala Tata Pemerintahan Setda Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, biaya operasional untuk semua kelurahan di wilayah Kabupaten Mimika masih sangat terbatas. Untuk diketahui, biaya operasional kelurahan tahun lalu cuma Rp 15 juta, sedangkan untuk tahun 2017 hanya Rp 25 juta. Dengan melihat nominal ini, diharapkan pada tahun berikutnya, biaya operasional di kelurahan sudah bisa dinaikkan.
“Saya bilang ini sangat terbatas, tapi meskipun nilai seperti begitu tetapi tetap jalan,”ungkap Slamet saat ditemui wartawan seusai penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan distrik dan kelurahan di Hotel Serayu, Kamis (31/8).
Dikatakan Slamet, hal ini sebagai satu kendala, tetapi ini jangan dijadikan sebagai kendala utama untuk tidak melayani masyarakat.
“Kehadiran kita sebagai pemerintah kan begitu, makanya dibutuhkan inovasi segala macam yaitu kita harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan pasti tidak ada, walaupun digelontarkan anggaran sebesar apapun, kalau tidak ada kemauan tidak ada artinya. Tetapi secara sistem kita harus bangun,”kata Slamet.
Menurutnya, hal ini pernah disampaikan pada waktu kegiatan BPM kalau mengenai dana desa dan alokasi dana desa itu skemanya sudah jelas. Sementara untuk dana stimulan yang merupakan kebijakan juga dari pemerintah daerah itu harus ada pembedaan nilai.
Kemudian kata Slamet, waktu lalu ada kegiatan BPM juga disampaikan bahwa SK atau peraturan bupati tentang jumlah alokasi dana kepada desa dan kelurahan.
“Ini khususnya dana stimulan, kita tidak bicara soal dana desa dan alokasi dana desa. Karena itu skema nya sudah jelas. Kita paham era sekarang pemerintah berpihak kepada desa itu sudah luar biasa dan kita suport. Cuman problem yang kompleks di kelurahan juga kita tidak boleh biarkan, toh kalau dari pusat tidak ada dana alokasi khusus seperti itu, kita bisa ambil kebijakan juga mungkin nilainya dinaikan,”ungkap Slamet.
Disampaikan, bahwa hal ini akan dibicarakan di level pimpinan, sehingga tahun depan bisa ada perubahan.
“Kalau tidak mandek dong, ini supaya masyarakat di kelurahan bisa terbangun. Memang pembangunan seolah olah dipusatkan di kota, tetapi bukan hanya selesai pembangunan itu. Tetapi banyak problem di tingkat kelurahan yang justru bisa jadi pemicu besar. Mudah-mudahan dari DPRD bisa memperhatikan itu. Karena itu kebutuhan masyarakat di kelurahan, sehingga tidak bisa bedakan kelurahan dan desa. Sebab sama-sama membangun Indonesia,”ucapnya.(tan)
