TIMIKA, TimeX
Situasi Kamtibmas di kawasan Obyek Vital Nasional (Obvitnas), kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, hingga kini aman terkendali ditengah menantikan solusi renegosiasi terkait masa depan perusahaan tambang asal Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia.
Komandan Resor Militer (Danrem) 174/ ATW Brigjen TNI Asep Gunawan mengatakan situasi keamanan Freeport pasca dihentikannya operasi tambangan beberapa waktu lalu masih aman kondusif dan terkendali.
“Pengamanan oleh Satgas Amole dari Polda Papua, termasuk adanya tambahan 200 personil polisi dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali, serta personil organik dipastikan masih mampu mengendalikan situasi saat ini. Khusus bantuan pasukan dari TNI belum ada. Karena TNI sifatnya menunggu adanya permintaan dari kepolisian, terkait situasi tertentu,” kata Danrem Asep kepada wartawan saat ditemui di Resto Rimba Golf Kuala Kencana usai coffe morning, Rabu (22/2).
Menurut jenderal bintang satu itu, TNI AD, AU dan AL telah terlibat pengamanan wilayah Obvitnas Freeport untuk memback up Kepolisian.
Hal senada juga diungkapkan Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon juga memastikan situasi keamanan di area Freeport hingga kini masih stabil dan kondusif.
Hingga kini belum ada lagi penambahan pasukan pengamanan PT Freeport pascakedatangan 250 anggota Brimob dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali, pekan lalu.
Pasukan pengamanan PT Freeport kini berjumlah 1.200 orang, terdiri atas Satuan Tugas Pengamanan Obyek Vital (Satgas Pam Obvit) dan Satuan Tugas Pengamanan Kewilayahan dari jajaran TNI.
Ribuan personel Polri dan TNI tersebut mengamankan obyek-obyek vital PT Freeport mulai dari pabrik pengolahan bijih di Mil 74 Distrik Tembagapura, Kota Tembagapura, Kuala Kencana, Bandara Mozes Kilangin Timika hingga Pelabuhan Portsite Amamapare.
Victor mengakui ketidakjelasan masa depan operasi pertambangan PT Freeport berdampak luas, tidak saja di kalangan karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan kontraktor serta privatisasinya, tetapi juga bagi masyarakat Mimika yang selama ini sangat tergantung pada Freeport.
“Semua merasakan dampak itu, tidak saja karyawan tetapi juga masyarakat luas di Mimika. Kami tentu selalu memonitoring perkembangan situasi yang terjadi karena sudah tentu akan berdampak pada situasi kamtibmas di seluruh Mimika,” ujarnya.
Sesuai laporan yang diterima Polres Mimika, hingga kini jumlah karyawan yang terkena dampak dari persoalan PT Freeport, apakah yang dirumahkan atau diberhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja/PHK sudah mencapai lebih dari 600 orang.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Kadisnakertrans-PR) Septinus Soumilena, mengatakan jumlah karyawan, baik Freeport, kontraktor maupun privatisasi yang sudah dirumahkan sebanyak 968 orang karyawan. Ini termasuk karyawan expatriat per 21 Pebruari.
“Data terakhir sampai dengan Selasa malam lalu sudah dirumahkan ratusan karyawan terdiri dari karyawan kontrak grup nasional , karyawan asing termasuk karyawan Freeport,” kata Septinus Soumilena kepada wartawan saat ditemui di Resto Rimba Golf Kuala Kencana, Rabu kemarin.
Soumilena mengaku prihatin atas dirumahkannya ratusan karyawan, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena situasipelik yang dialami Freeport.
“Hal-hal lain kita tidak bisa paksakan Freeport dan berharap kebijakan serta keputusannya nanti menguntungkan pemerintah maupun Freeport,” ujarnya.
Untuk diketahui, total karyawan yang bekerja di PT Freeport selama ini baik karyawan permanen Freeport maupun karyawan perusahaan privatisasi dan kontraktornya berjumlah 32.200 orang.
Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura melaporkan jumlah pekerja asing yang sudah pulang ke negaranya hingga kini berjumlah 45 orang dari total 712 orang pekerja asing yang bekerja di PT Freeport maupun perusahaan-perusahaan privatisasi dan kontraktornya.
Dari jumlah 45 karyawan expatriat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Samuel Enock kepada Timika eXpress di Kantor Kejaksaan Negeri Timika, Selasa lalu, mengatakan dari jumlah tersebut sudah 20 orang tenaga expatriat telah dipulangkan ke negara asalnya.
“Mereka yang dipulangkan memang karena ada yang kontrak kerjanya sudah habis, bersamaan adanya pengurangan karyawan,” ujar Samuel.
Menurut dia, dengan belum adanya kepastian serta jaminan investasi, dipastikan jumlah karyawan yang dirumahkan termasuk karyawan expatriat bisa terus bertambah,” tukasnya. (tan/zuk)
