TIMIKA,TimeX
Sebanyak delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemda Mimika terus didesak agar segera menyerahkan dokumen laporan aset.
Pasalnya, laporan aset tahun 2016 seharunya diserahkan pada awal Januari 2017, ternyata masih ada SKPD yang belum menyerahkan.
“Seharusnya tidak perlu diberi tahu ulang-ulang, karena semua itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban SKPD sudah jelas, tapi masih saja ada yang tidak disiplin,” tegas Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, SE,M.Si pada apel Senin (13/2) pagi kemarin di Kantor Sentra Pemerintahan.
Pasalnya, jika disiplin dalam penyerahan dokumen aset maupun keuangan maka dapat memperbaiki status keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, termasuk mendukung kinerja pimpinan daerah setempat.
Pada apel kemarin, kedelapan SKPD dituntut segera menyelesaikan laporan aset.
“Kalau saya pribadi, nama saya sudah dipanggil satu kali terkait laporan, saya sudah malu. Apalagi berkali-kali, ini harus diperhatikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte menegaskan, bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Mimika harus diikuti dengan kejelasan aset daerah.
Untuk itu, delapan SKPD yang belum melaporkan hasil aset harus segera menuntaskannya, apalagi pimpinan daerah sudah tegaskan berulang-ulang kali,” pesan Yumte usai apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (13/2).
Hanya saja, dari delapan SKPD tersebut tidak dirinci sesuai data pasti yang tidak diingatnya.
“Kemungkinan delapan itu ada di distrik-distrik. Seharusnya tidak ada masalah dalam melaporkan inventarisasi aset di lingkungan kerja masing-masing jika dikerjakan serius.
Ini terlambat karena tidak serius sehingga pelaporan aset molor,” katanya.
Secara kolektif delapan SKPD mengaku belum diserahkannya laporan aset karena masih dalam proses pengerjaan.
Yang menjadi pertanyaan, sebelumnya BPKAD sebagai SKPD berwenang mengumpulkan dan mendata aset-aset masing-masing sudah melayangkan surat, namun tidak ditindaklanjuti hingga terjadi demikian.
“Intinya kita mendorong supaya cepat selesai, yang desak itu kapasitasnya pimpinan. Jangan sampai keterlambatan ini menjadi penilaian tersendiri, dan status yang sudah diraih Pemda Mimika menurun dari tahun sebelumnya,’’ harap Yumte. (san/zuk)
