“Aspirasi kalian ini akan sampaikan juga ke bupati, sebagai pengambil kebijakan, dan saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang dari pagi melakukan pengamanan di kantor Puspem”
UNJUK RASA – Sejumlah mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (10/2). Para pengunjuk rasa ini meminta pemerintah, PTFI dan YPMAK memulangkan mereka ke kota studi masing-masing.
TIMIKA,TimeX
Puluhan mahasiswa dan pelajar Kabupaten Mimika, yang beberapa waktu lalu kembali ke Timika, kini meminta Pemkab dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) serta PT Freeport Indonesia memfasilitasi pengembalian mereka ke kota asal tempat mereka belajar.
Hal ini terungkap dalam unjuk rasa di Kantor Bupati Mimika, Senin (10/2). Dalam orasinya, para mahasiswa dan pelajar ini bahkan mengancam akan menggagalkan PON, jika permintaannya tidak dipenuhi.
“Kembalikan kami, pelajar dan mahasiswa, ke kota studi sesuai keinginan kami,” demikian salah satu butir tuntutan mahasiswa dan pelajar eksodus yang dibacakan oleh Iseli Magal.
Selanjutnya para mahasiswa dan pelajar eksodus juga mendesak Pemkab Mimika bersama pemangku kepentingan terkait lainnya segera membangun sebuah lembaga Perguruan Tinggi berstandar internasional di Kabupaten Mimika untuk memajukan SDM warga asli Papua.
Di samping itu, mereka juga menuntut Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia, dan YPMAK membiayai pendidikan generasi muda Papua hingga ke luar negeri.
Jika beberapa tuntutan tersebut tidak ditanggapi secepatnya, para mahasiswa dan pelajar eksodus mengancam akan menutup operasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika serta membatalkan penyelenggaraan PON XX Papua di Timika.
Aspirasi para mahasiswa dan pelajar eksodus selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Mimika yang diterima oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Marthen Paiding.
Marthen Paiding mengatakan akan meneruskan aspirasi para mahasiswa dan pelajar eksodus tersebut kepada Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob selaku Ketua Tim Sosialisasi bersama dengan Pemkab Mimika dan YPMAK menyikapi kasus eksodus besar-besaran mahasiswa dan pelajar dari berbagai kota studi setelah peristiwa yang dialami oleh mahasiswa Papua di Kota Surabaya pada Agustus 2019.
“Terima kasih karena mahasiswa dan pelajar sudah menyampaikan aspirasi dengan baik, sopan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan semua pihak,” kata Marthen.
Berdasarkan laporan dari Posko mahasiswa dan pelajar eksodus Kabupaten Mimika, jumlah mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Mimika yang eksodus lebih dari 900 orang.
Sekitar 30-an mahasiswa telah kembali ke kota studi mereka di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Sebagian lagi telah kembali ke kota studi dengan biaya sendiri atau ditanggung orangtua. Sementara sebagian besar masih memilih bertahan di Timika.
Mahasiswa dan pelajar tersebut selama ini menempuh perkuliahan dan studi dengan mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari YPMAK.
Sejak mereka memutuskan kembali ke Timika, YPMAK langsung menghentikan pemberian bantuan beasiswa karena pulang atas kemauan sendiri.
Pantauan Timika eXpress, sekitar pukul 07.00 WIT, kurang lebih 100 personil anggota kepolisian melakukan apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Pemda), sekaligus melakukan pengamanan di seputaran kantor Pemda, dalam rangka pengamanan aksi demo mahasiswa dan pelajar pukul 09.00 WIT. Aksi mahasiswa diterima Marthen Paiding dan Demianus Katiop, Asisten Bidang Pemerintahan, serta Wakapolres.
Para mahasiswa ini, berorasi dengan tertib, sambil membawa sejumlah selebaran kertas yang di dalamnya dituangkan aspirasi serta ungkapan kekeceweaan terhadap Pemda Mimika, PT Freeport Indonesia (PT FI) dan YPMAK.
“Kami yang punya emas tapi mengapa kami terabaikan seperti ini,” salah satu kalimat yang tertulis di vamplet.
Raymon Amisin, salah satu mahasiswa eksodus dari Jawa Tengah mengatakan, sejak Agustus 2019 Pemda Mimika tidak lagi memperhatikan mereka, bahkan kurang lebih 200-an mahasiswa eksodus sampai saat ini belum kembali ke tempat studi.
“Kami tim sosialisasi yang direkomendasi oleh bupati, yang sudah turun ke tempat studi tahun lalu, sampai sekarang kami belum tahu hasilnya seperti apa,” tuturnya.
Ia juga meminta agar tim tersebut membawa kembali para mahasiswa ke tempat studi, rencananya aspirasi yang serahkan ke Pemda Mimika, akan dibawa lagi ke DPRD untuk dibahas kembali.
Terkait hal itu, Marthen Paiding mengatakan hal tersebut sah-sah saja, untuk dibahas lagi ke DPRD. Ia juga sangat mengapresiasi para mahasiswa yang sudah melakukan aksi demo dengan tertib tanpa ada anarkis.
“Aspirasi kalian ini akan sampaikan juga ke bupati, sebagai pengambil kebijakan, dan saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang dari pagi melakukan pengamanan di kantor Puspem,” ucapnya.
Sementara itu, Kompol I Nyoman, Wakapolres Mimika kepada wartawan mengatakan, demo kali ini tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, sehingga aksi tersebut disebut ilegal.
“Kami tidak memberikan ijin, karena pada saat memasukkan permohonan, kami cek, di situ tidak ada penangungjawabnya, jadi kami tidak keluarkan ijin sampai mereka lengkapi dulu berkas mereka,” terangnya.
Namun, untuk mengantisipasi adanya gerakan dari para mahasiswa eksodus, ia dan personil polisi lainnya melakukan pengamanan ketat di kantor Puspem.
Empat Poin Tuntutan Para Mahasiswa dan Pelajar:
1. Mengembalikan kami pelajar dan mahasiswa eksodus ke kota studi sesuai dengan kemauan kami.
2. Kami pelajar mahasiswa eksodus meminta segera membangun universitas standar internasional di Kabupaten Mimika.
3. Pemerintah, PTFI, dan YPMAK dapat membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) ke luar Negeri, dan
4. Apabila tidak merespon tiga poin diatas, maka kami pelajar dan mahasiswa eksodus akan menutup PTFI dan membatalkan PON 2020 di Mimika. (a30)
