TIMIKA, TimeX
Guna memastikan pertumbuhan Usah Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Mimika, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif (Diskop, UMKM dan Ekkraf) Mimika mulai menginventarisasi usah lokal warga Mimika.
Inventarisasi pendataan yang resmi dimulai, Rabu (9/8) kemarin merupakan komitmen nyata Diskop, UMKM dan Ekrraf, agar UKM dan IKM di Mimika diakui secara nasional melalui kerjasama
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika.
Sebelum tim yang dibentuk melakukan pendataan, untuk merealisasikan program tersebut, Rabu kemarin dilakukan launching pendataan UKM oleh Asisten II Setda Mimika, Marthen Paiding dengan didampingi langsung Kepala Diskop, UMKM dan Ekkraf Mimika, Cherly Lumenta, SE, M. Si.
Launching ditandai pemukulan tifa dan pengalungan tanda peserta dilaksanakan di Kantor Diskop, UMKM dan Ekkraf di Jalan Cenderawasih, SP 3 diikuti 63 tim pendata dari dinas tersebut.
Kepala Diskop, UMKM dan Ekkraf Mimika, Cherly Lumenta kepada Timka eXpress usai launching kemarin menjelaskan, pendataan ini penting, sebab Kabupaten Mimika belum memiliki data valid terkait jumlah usaha dan industri kecil menengah.
Validasi data UKM dan IKM juga dalam rangka merumuskan hal-hal yang bersifat strategis bagi pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan ekonomi makro.
Selain itu, menyiapkan data terkait perkembangan UKM dan IKM di Mimika menuju era smart city. Sekaligus memudahkan Pemda Mimika membina para pelaku UKM dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) secara tepat.
“Pendataan awal secara serentak kami melakukan dari Distrik Miru, Wania, Kwamki Narama dan Kuala Kencana. Sedangkan untuk distrik lainnya di pegunungan dan pesisir, pendataannya baru akan dilakukan awal September nanti,” ujar mantan Kadispenda Mimika ini.
Lebih lanjut katanya, pendataan juga memudahkan pihaknya membangun jaringan dengan lembaga-lembaga perbankan untuk mensupport pelaku UKM dan IKM dalam aspek permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usahanya.
“Dengan begitu kami pun dapat mengukur sejauh mana kontribusi para pelaku UKM dan PKL terhadap pemerintah daerah, yaitu oposisi keuangan daerah melalui PAD. Tujuan akhir adalah menertibkan dan membina pelaku UKM dan IKM tertib adminsitrasi dalam menjalankan usahanya.
Sementara itu, BPS dalam kerjasama ini hanya memberikan quisioner tanpa dan tidak turun lapangan.
Antinya dari data dan quisioner barulah dilakukan akumulasi data secara samsama.
Dari inventarisasi UKM dan IKM, Pemda setempat sudah bisa lebih spesifik mengetahui konsentrasi pedagang Papua dan non Papua sehingga lebih mudah dan fokus dalam pemetaan terhadap penguatan UKM,” tukasnya. (tan)
