“Kita akan tindak lanjuti setelah melakukan rapat pleno, bagaimana sikap kita, bagaimana respons kita. Karena bukan hal yang mudah sebetulnya mengganti personel di tengah-tengah tahapan seperti ini”
Indra Ebang Ola
TIMIKA,TimeX
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Indra Ebang Ola, Ketua KPU Mimika terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Selain Indra, Dedy Nataniel Mamboay, anggota komisioner KPU Mimika pun diberhentikan tetap oleh perangkat sidang DKPP pada sidang, Selasa (12/2) berdasarkan register perkara pelanggaran Nomor 319-PKE-DKPP/XI/2019.
Sidang yang dipimpin Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis bersama tiga Anggota DKPP yang bertindak sebagai Anggota Majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati, digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin No.14 Jakarta Pusat.
Dalam putusan perkara tersebut, DKPP mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, dan memerintahkan KPU RI untuk melaksakanan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan.
Selain itu, memerintah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Indra Ebang Ola, Ketua KPU Mimika bersama Dedy Nataniel Mamboay sebagai Teradu I dan Teradu II dalam perkara ini diadukan oleh Saleh Alhamid, Ketua DPC Partai Hanura Mimika sebagai pengadu.
Adapun pokok pengaduan terkait penyalahgunaan jabatan yang dilakukan teradu I dan II, yaitu meminta akomodasi berupa tiket pesawat dengan rute Jayapura-Jakarta pada tanggal 28 Januari 2019 dan rute Jakarta-Timika pada 6 Pebruari 2019 kepada Caleg atas nama Hadi Wiyono.
Terkait hal ini, pengadu melampirkan bukti e-ticket traveloka tujuan Jayapura-Jakarta dengan maskapai Batik Air dan Pesawat Garuda untuk rute Jakarta-Timika.
Namun, pengaduan pengadu ditolak teradu I, dengan dalih bahwa permintaan tiket merupakan pinjaman kepada Amir Madubun, dan biaya pembelian tiket dengan rute Jayapura-Jakarta dan Jakarta-Timika sebesar Rp15 juta itu telah dikembalikan teradu I.
Dan teradu I menegaskan tidak mengetahui informasi tiket tersebut berasal dari Hadi Wiyono seperti didalilkan pengadu.
Sama halnya dengan teradu II, dalam persidangan dengan tegas menolak dalih pengadu.
Teradu II menyatakan tidak pernah menerima uang, barang dan atau jasa akomodasi dan tiket sebagaimana dituduhkan pengadu.
Namun, berdasarkan pertimbangan putusan, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika terkait tindakan teradu I.
Begitu pula dengan tindakan teradu II yang juga meminta Caleg Hadi Wiyono membelikan tiket, ini merupakan tindakan menyalahgunakan kedudukan dan jabatan untuk mendapat keuntungan pribadi.
“Tindakan teradu I dan II merusak kredibilitas dan meruntuhkan martabat penyelenggara Pemilu,” seperti dijelaskan dalam putusan Majelis Sidang DKPP.
Sehingga, perangkat sidang DKPP menyatakan para teradu terbukti melanggar prinsip profesional dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf e dan F, juncto Pasal 8 hurug b, dan pasal 15 huruf a dan huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Atas putusan ini, Indra Ebang Ola, Ketua KPU Mimika saat dikonfirmasi Timika eXpress mengatakan, bakal lebih dulu mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal pemberhentian Komisoner KPU.
Menurut Indra, tidak mudah untuk mengganti personelnya di tengah-tengah tahapan pemilu.
“Kita akan tindak lanjuti setelah melakukan rapat pleno, bagaimana sikap kita, bagaimana respons kita. Karena bukan hal yang mudah sebetulnya mengganti personel di tengah-tengah tahapan seperti ini,” kata Indra.
Indra mengatakan, setiap Komisioner KPU punya keahlian masing-masing. Komisioner KPU diberhentikan sebagi komisioner. Yang telah menjalankan tugas selama hampir setengah periode.
Indra menilai, apapun putusan DKPP, pihaknya tidak punya opsi. KPU harus menjalankan putusan DKPP. “Namun, bagaimana cara menindaklanjutinya, masih akan dipikirkan,” jelasnya.(vis/ale)
