Hj. Peggi:Warga Binaan Kabur, Petugas Lapas Harus Diproses
TIMIKA,TimeX
Menyikapi kasus sering kaburnya warga binaan termasuk narapidana dari Lapas Kelas II B Timika yang selama ini terjadi, menjadi perhatian khusus anggota DPRD Mimika.
Dalam agenda kunjungan anggota Komisi A DPRD Mimika ke Lapas Timika di Kampung Naena Muktipura SPVI, Distrik Iwaka, Kamis (10/11), disimpulkan bahwa sering kaburnya warga binaan dikarenakan kondisi Lapas setempat yang tidak layak karena minim sarana dan fasilitas, juga insfrastruktur yang belum memadahi.
Ditambah dengan terbatasnya petugas Lapas yang ditempatkan tidak sebanding dengan jumlah tahanan.
“Tidak relevan lah, masa petugas sipirnya hanya 8 orang, dengan tugas bergantian dua-dua orang awasi 126 tahanan. Kondisi ini yang dimanfaatkan warga binaan untuk kabur. Kalau petugas hanya 8 orang pasti pengawasan tidak akan maksimal,” tegas Ketua Komosi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid usai pertemuan singkat dengan pihak Lapas Timika sekaligus mengamati langsung kondisi setempat.
Dari agenda kunjungan DPRD yang dipimpinnya, Saleh Alhamid didampingi anggotanya yang lain, yakni Markus Timang, Mathius Yanengga dan Eliazer Ohee.
Kedatangan anggota DPRD Mimika Kamis kemarin disambut langusng Kalapas Kelas II B Timika, Usman,M. AMD, Kasubag TU Marthen.B. Palindan, KPLP M. Munir Kossah dan Kasie Binadik Mukadam.
Usai pertemuan tertutup membahas kondisi Lapas yang masih terbatas sarana dan prasarana serta SDM, anggota Komisi A DPRD Mimika didampingi Kalapas dan stafnya langsung melihat infrastruktur bangunan, yakni dapur yang nampak rusak parah, mengamati tiga blok hunian warga binaan, juga mengamati tembok belakang Lapas yang digunakan akses pelarian para tahanan.
“Kita kunjungan ini karena prihatin dengan operasional Lapas, karena seringnnya warga binaan kabur. Dan, rata-rata tahanan kabur adalah yang hukumannya diatas 5 tahun. Apalagi kebanyakan kasus kaburnya napi lapaspada saat hari besar keagamaan. Ini karena dua petugas Lapas dibebani menjaga dan awasi 126 tahanan,” jelas Saleh berdasar informasi dari Kalapas, Usman.
Menurut Saleh, sangat manusiawi. Kita pun kalau jalanani hukuman di Lapas dengan kondisi seperti ini pasti berpikir untuk kabur karena kondisinya tidak layak.
“Mereka yang ditahan juga warga Mimika, tentu layanan dan sarana yang diberikan harus sesuailah, karena mereka perlu dibina mentalnya akibat tindakan hukum yang dilakukan. Jangan sampai keluar dari tahanan, malah semakin berulah memciptakan kasus baru. Ini jangan dong,” harapnya.
Setelah mengamati kondisi Lapas yang memprihatinkan, anggota DPRD Mimika mengusulkan ke Pemda Mimika untuk menyikapi persoalan yang ada, agar ke depannya tidak ada lagi warga binaan yang kabur.
“Sudah pasti ini jadi perhatian pemerintah dan DPRD Mimika. Pihak Lapas harus masukan proposal kebutuhan bantuan sesuai kondisi dan prioritas di Lapas. Timika yang masyarakatnya heterogen tentu tidak luput dari aksi kriminalitas yang berujung proses hukum hingga ditahan di Lapas. Ini juga faktor menekan angka kriminalitas, yakni menciptakan layanan dan ketersediaan sarana prasarana yang layak di Lapas,” tambahnya.
Sementara itu, Kalapas Usman membenarkan bahwa petugas pengamanan di Lapas selama ini tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang terdiri dari 11 orang wanita dan 115 laki-laki.
“Ini faktor sering kami kebobolan adanya warga binaan yang kabur. Kalau jumlah pegawai Lapas Kelas II B Timika ada 34 orang, rinciannya 9 petugas wanita, 8 petugas penjagaan atau sipir.
Dari 8 petugas ini dibagi empat regu, masing-masing regu 2 orang. Ini yang tidak sebanding,”kata Usman dihadapan keempat wakil rakyat.
Dengan adanya kunjungan wakil rakyat, Usman meminta agar difasilitasi kepada pemerintah daerah agar memenuhi kekurangan di Lapas, terutama petugas pengamanan.
Ia menambahkan, usulan ke Bupati Mimika terkait rekrutmen tenaga honor dari Sat Pol PP untuk membantu pengamanan di Lapas sudah pernah diusulkan sejak tahun 2015 lalu, namun dari pembicaraan perwakilan Kanwil Kemenkum HAM Papua dengan Bupati Mimika waktu itu belum ditindaklanjuti.
“Kami juga menunggu dari Kanwil untuk penambahan personil, tapi sampai selama ini belum, jadi kita bertahan dan maksimalkan petugas yang ada,” paparnya.
Demikian pula katanya, pihak kepolisian setempat pernah membantu pengamanan, hanya tidak berlangsung lama karena terbentur anggaran pengamanan,” tandasnya.
Petugas Lapas Harus Diproses
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Peggi Patrisia Pattipi menegaskan, dengan maraknya kasus warga binaan kabur dari Lapas Timika, ini jadi perseden buruk terhadapa kinerja petugas Lapa setempat.
Untuk itu, setiap adany persoalan warga binaan kabur, pihak Lapas Timika harus bersikap tegas terhadap petugas jaga yang bertuga kala itu.
“mau itu napi kabur karena indikasi adanya spekaluasi kerjasama dengan pegawai lapas atau niat pribadi para tahanan, maka petugasnya harus diproses. Ini jadi sanksi tugas agar ke depannya lebih maksimal.
Apalagi dengan adanya dugaan suap dari napi ke petugas Lapas agar bisa bebas, ini tidak dapat ditolelir.
“Selama petugasnya tidak diberik sanksi tegas, kasus kaburnya warga binaan dari lapas pasti akan terus terjadi. Apalagi dengan jumlah petugas yang sangat minim, ini akan memudahkan para napi kabur.
Belum lagi narapidana tidak pernah diberi bimbingan ataupun pelatihan, jelas ini tidak merubah mental mereka,” papar politisi PKB dapil Papua ini.
Sudah tidak ada kompromi, saatnya Lapas Timika harus berbenah untuk menghindari kaburnya tahanan.
“Karena kalau napi kabur tentu jadi ancaman warga masyarakat, dimana warga akan merasa tidak nyaman . jadi pelayan dan sarana-prasarana serta pola pembinaan mental, baik jasmani juga rohani para tahanan harus dilakukan maksimal,” tukasnya. (a15/9)
