TIMIKA,TimeX
Anggota Komisi B DPRD Mimika, Victor Kabey mempertanyakan alasan pengembalian dana dua tahun anggaran sebesar Rp50 miliar ke Kas Daerah (Kasda).
Ia mensinyalir pengembalian dana yang dialokasikan dari APBD induk 2017 sebesar Rp20 miliar dan APBD 2018 senilai Rp30 miliar untuk lanjutan pembangunan gedung Gereja Kingmi di Jalan Agimuga Mile 32, sebagai hibah yang berasal dari Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesra Setkab Mimika, terbentur aturan.
Sebab, dana hibah bisanya hanya disalurkan satu kali, apalagi untuk pembangunan gedung Gereja Kingmi sejak tahun 2015 hingga 2016 telah menelan anggaran daerah sebesar Rp111 miliar.
Terkait pengembalian dana tersebut, pihaknya meminta pada pembahasan APBD Perubahan 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mempertangungjawabkan atau memaparkannya secara rinci disertai alasannya.
“Selain dana pembangunan Gereja Kingmi Rp50 miliar, kami juga akan pertanyakan pengembalian anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya mencapai Rp51 miliar, itu dari OPD mana saja serta besarannya berapa sehingga transparan. Ini nanti jadi dasar pembahasan hingga penetapan APBD Perubaan oleh DPRD”.
Demikian diungkapkan Victor Kabey kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (25/9).
Menurut Victor, meski langkah TAPD mengantisipasi terjadinya defisit anggaran 2018 dengan melakukan rasionalisasi bahkan pergeseran kegiatan OPD, ini merupakan kekeliruan TAPD setempat.
Sebab, pada pembahasan di dewan, sudah diingatkan untuk meminta pertimbangan BPK, namun tidak ditindaklanjuti, sehingga terjadi demikian.
Politisi PBB ini pun menyoroti pihak BPK, sebab menetapkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait tata kelola keuangan daerah, dengan tidak mencermati kenyataan yang ada.
“Langkah yang ditempuh Pemkab Mimika harus dicermati dan harus diselidiki langsung oleh KPK. Soal pengembalian anggaran ke Kasda pasti ada indikasi temuan. Kami baru tahu dana sebesar itu dikembalikan. Ini kan rugi sebab uang sebesar itu tidak digunakan. Padahal bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, atau membangun rumah-rumah ibadah,” katanya.
Saran Viktor, rencana pembangunan harus diperhitungkan secara matang dengan melihat dari semua aspek, agar aset pemerintah yang dibangun tidak mubazir seperti gedung perputakaan daerah yang sudah hancur.
Sambungnya, berdasarkan aturan, bantuan hibah pembangunan gereja bisa dialokasikan melalui APBD, namun tidak terus-menerus dianggarkan setiap tahun.
“Sekarang pertanyaannya bagaimana kelanjutan pembangunan gedung Gereja Kingmi. Kalau diusulkan lagi anggaran tentu tidak bisa karena bentuknya hibah dari negara. Supaya bisa diakomodir, harusnya Bupati Mimika buat Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar supaya pembangunan yang sudah jalan 50 persen tidak terbengkalai. Atau Pemkab Mimika minta bantuan dari PT Freeport Indonesia untuk merampungkannya,” sarannya. (aro)
