TIMIKA,TimeX
Karena dinilai diskriminatif, Badan Legislasi DPRD Mimika menolak satu dari lima Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD 2016 tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wilayah Amungme di Distrik Hoya, Jila dan Distrik Tembagapura.
Penolakan oleh DPRD Mimika karena menilai di Mimika terdapat dua suku besar, Amungme dan Kamoro.
“Jadi kalau Cuma akomodir satu suku artinya ada diskriminasi. Ini yang kita minta pihak eksekutif untuk kaji ulang sebelum diusulkan lagi nanti,” ungkap Ketua Komisi A Saleh Alhamid kepada Timika eXpress via ponselnya, Senin kemarin.
Pembahasan Raperda antara eksekutif Pemda Mimika bersama DPRD Mimika itu berlangsung di Hotel Marcopolo, Jakarta, sejak Rabu (25/8) lalu.
Rapat waktu itu dihadiri langsung Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Yohanis Bassang dan sejumlah pimpinan SKPD Pemda Mimika, yakni Cherly Lumenta selaku Kadis Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Petrus Yumte, Kabag Kesra Marthen Sawi, Kabag Hukum Sihol Parningotang, Kabag Pertanahan Frits Hombore, Kadishut Ir. Syahrial.
Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sedangkan pembahasan empat Raperda lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188. 34/957 perihal penyampaian Raperda Non APBD Tahun Anggaran (TA) 2016, diantaranya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Mimika Tahun 2014-2019.
Lainnya, Raperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT Mimika Investama Sejahtera dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemda Mimika kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT Mimika Investama Sejahtera.
Serta Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Hari Jadi Kabupaten Mimika.
“Kalau empat Raperda sudah selesai kita bahas, tinggal Raperda tentang perlindungan masyarakat hukum adat belum bahas selesai karena kita minta pihak eksekutif kaji ulang dan akomodir dua suku, yaitu Amungme dan Kamoro termasuk lima suku kekerabatan lainnya sehingga tidak ada diskriminasi,” timpal anggota DPRD Komisi B Gerson Harold Imbir saat dikonfirmasi Timika eXpress via ponselnya, Senin (29/8).
“Ini Pemda Mimika harus serius dan kaji ulang,”ungkapnya sembari menambahkan perlu adanya Raperda dari Bagian Ortal Setda Mimika menyangkut restrukturisasi dari adanya pengalihan status dan kewenangan dari pusat terhadap daerah.
Imbir pun berharap pembahasan Raperda sampai penetapan harus lebih dulu tuntas sebelum pembahasan RAPBD 2017,” tukasnya.
Leibh lanjut, Saleh Alhamid menambahkan, terkait Raperda soal perlindungan hukum adat masyarakat, ini jangan ada kepentingan terselubung yang nantinya malah memperkeruh keadaan dan membuat persoalan baru di DPRD.
“Kita ini dewan dan semua rakyat adalah milik kita. Rakyat kita ada dimana-mana. Ini akan merugikan dan akan buat keretakan di arus bawah terutama dua suku besar. Baiknya dirancang Perda lain yang mengakomodir dua suku dan lima suku kekerabatan lainnya. Semua di Mimika adalah masyarakat tapi prioritas tetap kepada kedua suku itu,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Komisi B DPRD Mimika Viktor Kabei juga menegaskan, penolakan karena Raperda usulan tersebut dinilai Baleg sangat diskriminatif.
“Ini putusan baleg. Kenapa tidak ada Komoro? Perda itu bagus. Kita tidak menolak semua. Hanya yang tidak sesuai pasti ditolak. Yang ini sudah ada dan sangat bagus hanya tidak sertakan suku komoro,” jelasnya.
Apalagi menurut Kabey, Pemerintah Pusat sudah mewacanakan pembatalan sejumlah usulan rancangan Perda yang diajukan.
“Jangan kita naikan baru dibatalkan. Kita kerja dua kali. Timika ini banyak desa. Nanti mereka dari pusat akan bertanya di Timika memangnya hanya ada tiga desa? Apakah cuman satu suku? Ini yang Baleg putuskan sehingga dari lima yang iusulkan, satu ini ditolak. Empat lainnya diakomodir tinggal penetapannya,” tukas Kabey.
Sedangkan Kepala Bappeda Simon Motte mengapresiasi Baleg DPRD Mimika setelah menyetujui Raperda tentang RPJM Daerah Tahun 2014-2019.
“RPJM ini ada sembilan bab tentang visi misi, arah kebijakan dan program kegiatan untuk lima tahunan. Intinya usulan kami diterima Baleg dan tinggal sidang penetapannya saja,” jelasnya. (a15/a14)
