Ketua KPU: Tidak Ada Kesepakatan Menghitung Form B1KWK
TIMIKA
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Panwas Mimika serta tim hukum pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) pada
Rabu (14/3) lalu melakukan perhitungan ulang secara manual form B1KWK perseorangan dari empat kandidat independen yang maju dalam pentas Pilkada Kabupaten Mimika.
Dari pemeriksaan tersebut, terkuak fakta ternyata form B1KWK perseorangan dua kandidat independen nihil, sedangkan dua lainnya tidak memenuhi syarat.
Perhitungan form B1KWK merupakan perintah majelis hakim DKPP dalam tahapan pembuktian pada sidang Jumat (23/2).
Sesuai aturan, semestinya form B1 KWK perseorangan menjadi syarat utama bagi pasangan calon yang maju melalui jalur independen. Untuk Mimika, setiap paslon independen wajib memiliki 22.273 B1KWK yang ditandatangani pendukung di atas meterai.
Sebagaimana kopian berita acara yang diterima media ini Kamis kemarin tertulis ‘pada hari ini Rabu tanggal 14 Maret 2018 telah dilakukan pengecekan dokumen berupa B.1-KWK Perseorangan dari 11 (sebelas) dos yang diserahkan oleh KPUD Mimika pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 kepada ketua Bawaslu Propinsi Papua, Jl Berdikari No. 2 Taman Imbi Jayapura sesuai hasil kesepakatan Pemohon Eltinus Omaleng, SE, MH (melalui kuasa hukum Ruben Hokakay, SH) dengan KPUD Mimika sebagai termohon pada persidangan kedua di kantor Bawaslu Propinsi Jl. Berdikari No. 2 Taman Imbi Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018.
Bahwa dalam pengecekan tersebut disaksikan oleh dua orang petugas Bawaslu Propinai Papua yang ditugaskan DKPP yakni Arin Lestari dan Fredrik Darlambade.
Dari hasil pengecekan masing-masing calon bupati ditemukan hasil sebagai berikut. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Hans Magal, SP dan Abdul Muis ST, MM form B1KWK nihil (tidak ada), pasangan Robertus Waropea, SH dan Albert Bolang SH ditemukan 12.010 form B1KWK perseorangan yang tidak ditandatangani di atas meterai. Selanjutnya pasangan Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra SH, M, Si tidak ditemukan form B1KWK perseorangan. Terakhir pasangan Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai ditemukan 323 form B1KWK perseorangan atau kurang 21.900 lebih.
Menanggapi hasil itu, kuasa hukum OMTOB, Marvey Dangeubun SH, MH mengemukakan, dengan melihat hasil perhitungan sesuai berita acara tersebut, berarti keempat pasangan tidak memenuhi syarat. Walaupun ada pasangan yang mencapai 12.010 form B1KWK perseorangan, namun tidak ditandatangani di atas meterai 6000 sebagaimana diisyaratkan undang-undang, maka tetap saja dianggap tidak pernah ada.
Ia menjelaskan, tindakan KPU Mimika yang meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati, merupakan perbuatan pidana, sehingga sudah bisa diproses pidana oleh Gakumdu. Karena secara sengaja terstruktur dan masif memasukkan data-data yang berakibat merugikan pihak lain yang dilakukan oleh KPU bersama perangkat dibawahnya.
Kata dia, terkuaknya fakta ini juga bukan saja perbuatan melanggar hukum, tapi sudah melanggar moral dan etika serta merusak sendi-sendi demokrasi dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika
Sementara itu dari pihak KPU mengatakan berita acara yang dikelurkan tersebut tidak benar karena memakai kop Bawaslu dan bukan menggunakan kop DKPP sementara yang sedang dijalankan adalah sidang DKPP.
“Tim kuasa hukum OMTOB bersama dengan staf Bawaslu yang mengeluarkan berita acara tersebut tidak punya wewenang, karena saat sidang pada tanggal 8 Maret yang diminta didalam persidangan adalah menunjukan B1KWK bukan menghitung dan tidak ada kesepakatan untuk itu,” jelas Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal kepada wartawan di bilangan Yos sudarso, Minggu (18/3).
Ia menjelaskan saat itu yang diminta adalah sampel sehingga yang ditunjukan hanya sebagian untuk menjelaskan model dari B1KWK dan untuk B1KWK empat pasangan semuanya ada dan lengkap.
Sementara itu Komisioner Divisi Hukum, Alfrets Petu Petu menambahkan terkait permasalahan B1KWK perseorangan yang tidak bermeterai, itu jelas diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017.
Dalam dua ketentuan PKPU ini tidak menyatakan harus menggunakan meterai untuk form B1KWK baik untuk perseorangan maupun kolektif.
“Jadi kalau misalnya untuk B1KWK mereka dibilang tidak bermeterai tanyakan mereka siapa yang mengatakan itu, di PKPU tidak mengatur itu,” tegas Alfrets.
Dijelaskannya, perhitungan B1KWK perseorangan yang dilakukan oleh staf bawaslu tersebut tidak ada pemberitahuan kepada KPU Mimika, baik dalam bentuk undangan maupun pemberitahuan lisan melalui telepon, apalagi tidak ada kesepakatan pada persidangan di DKPP 8 Maret lalu.
“Dari berita acara yang beredar saya ingin tanyakan dasarnya apa? Apa lagi yang lakukan ini adalah seorang penasihat hukum pelapor. memangnya dia ada SK dari KPU RI untuk lakukan penghitungan ulang? Dasarnya apa? perintah dari siapa? “ tanya Alfrets.
Manurut dia, perhitungan yang dilakukan oleh bawaslu tidak mempunyai wewenang dan dinyatakan sepihak.
“Iin Menyesatkan masyarakat dimana akan muncul pemikiran negatif. Jelas ini sangat merugikan kami. Saya mau tegaskan bahwa KPU Mimika selama ini berjalan sesuai degan hukum dan kami akan ikuti proses dan siap bertanggung jawab,” tegasnya lagi.
Menanggapi pemberitaan sebelumnya di beberapa media, pihak KPU Mimika, lanjutnya tetap mematuhi hukum dan akan menindaklanjuti ke DKPP.
“Kami akan berunding dan bawa kembali ini ke DKPP mengenai pelanggaran kode etik karena secara etik dari Undang-Undang maupun peraturan, Bawaslu tidak punya wewenang melakukan perhitungan secara sepihak. Kami tidak akan diam dan akan ambil langkah hukum. Kita ini negara hukum,” imbuhnya. (a26)
