TIMKA, TimeX
Seratusan massa pendemo yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Mimika (FPDM) melakukan aksi unjuk rasa di pelataran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Jumat (12/1/18).
Para pendemo yang datang dengan menggunakan truk dan mobil pick up memulai aksi spontan sekitar pukul 14.30 WIT dipimpin Jesmin Murib selaku Ketua FPDM.
Masa pun membawa spanduk berukuran besar lantas dibentangkan di depan lembaga independen penyelenggara Pemilu.
Maksud kedatangan mereka adalah mau menanyakan keabsahan ijazah dari salah satu bakal calon Bupati Mimika yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada tahapan pendaftaran Pilkada 2018 di Mimika.
“Kami dari tim FKDM minta KPU Mimika perhatikan putusan MA (Mahkamah Agung) agar yang bersangkutan (bakal calon bupati) tidak mencalonkan diri pada Pilkada di Mimika. Dia pakai ijazah yang mana, KPU harus transparan sampaikan, karena pendapat DPRD terkait pemakzulan ijazah palsu saat Pilkada 2014 di Mimika sudah ada keputusan,” ungkap Jesmin.
Lantaran Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal sedang di Jayapura mengawal jalannya tes kesehatan tujuh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika, maka kedatangan massa pendemo ditemui Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Mimika, Alfrets Petupetu.
Alfrets ditengah kerumuman massa pendemo dengan pengawalan ketat aparat kepolisian setempat, mengatakan berbagai tahapan proses Pilkada saat ini masih dan akan dilakukan KPU setelah tujuh pasangan bakal calon dinyatakan lolos administrasi pendaftaran.
Tahapan yang saat ini sedang kami lakukan adalah verifikasi berkas persyaratan yang dimasukan bakal calon, salah satunya berupa ijazah dari masing-masing pasangan calon.
“Melalui verifikasi ini, berkas termasuk ijazah yang dilampirkan akan diketahui dan sipastikan apakah memenuhi syarat atau tidak. Untuk itu kami minta masyarakat bersabar karena KPU Mimika sedang bekerja. Mari kita sama-sama kawal, dan saatnya nanti masyarakat akan tahu hasilnya. Mulai dari penelitian hingga biodata identitas bakal calon, kami KPU akan transparan dan akan ditempel di Kantor KPU Mimika dalam menjawab aspirasi masyarakat,” jelasnya kepada pengujuk rasa.
Ia menambahkan, selama proses penelitian dan verifkasi akan dilakukan sesuai prosedur, termasuk terhadap ijazah apa yang digunakan pasangan bakal calon saat pendaftaran. “Silahkan beri masukan bahkan klarifikasi apabila ada proses yang dilakukan KPU menyalahi aturan,” katanya. (a26)
