Foto : Tanto/Amandus/TimeX
Freeport-Pemda dan DPRD Mimika Samakan Persepsi
“Kami berharap sebelum 120 hari rencana Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase internasional bisa diselesaikan secepatnya, dengan solusi keputusan yang menguntungkan Freeport dan pemerintah”
TIMIKA, TimeX
Managemen PTFI di Mimika menggelar pertemuan bersama Pemda Mimika juga Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mimika, guna menyamakan persepsi, sekaligus menyikapi perkembangan situasi terkait renegosiasi kepastian serta jaminan investasi perusahaan tambang raksasa milik Amerika Serikat antara Pemerintah Pusat dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Pertemuanitu dilangsungkan di Rimba Golf Kuala Kencana, Rabu (22/2), yang dikemas melalui coffee morning bersama.
Gagasan pertemuan oleh PTFI itu dihadiri langsung Executive Vice President (EVP) Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo, EVP Human Resources PTFI, Achmad Ardianto, serta Vive President Community Relations PTFI, Arnold Kayame.
Hadir pula Danrem 174/ATW Brigjen TNI Asep Gunawan, Sekda Mimika, Ausilius You, Kapolres Mimika, AKBP Viktor Dean Mackbon, Dandim 1710 Mimika, Letkol Inf. Windarto serta Danlanud, Letkol Pnb. Agustinus Gogot Winardi.
Selain itu, Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom serta sejumlah anggota DPRD lainnya yang merupakan tim Pansus Freeport.
Termasuk Kadisnakertrans-PR Mimika, Septinus Soumilena, Kadis ESDM, Dionisius Mameyauw dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura,Samuel Enock serta perwakilan Kejaksaan Negeri Timika turut serta.
EVP Sustainable Development, Sony Prasetyo usai pertemuan kepada wartawan, mengatakan situasi dan kondisi Freeport, dari renegosiasi dengan pemerintan yang belum menemukan solusi, maka dipandang perlu stakeholder terkait di daerah operasi tambang Freeport di Tembagapura, Timika meraa perlu melakukan sharing.
“Tujuannya adalah menjalin silaturahmi, memelihara komunikasi, serta saling mengupdate dan memberi masukan. Ini juga supaya ada konsep yang sama. Sekarang orang bilang Freeport sedang bermasalah. Masalahnya kayak apa sih yang dihadapi. Yang jelas dampak langsung yang dirasakan semua kalangan di Timika mencakup masalah sosial, ekonomi, keamanan serta bidang lainnya,” jelas Sony.
Menurut Sony, Freeport tidak mengkotomi pemerintah, namun Freeport sebagai pelaku bisnis mengharapkan solusi obyektif yang juga menguntungkan serta untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut katanya, dari situasi yang terjadi, Freeport tidak melakukan PHK, tetapi mengurangi dengan menyesuaikan kontrak kerja dari karyawan Freeport, privatisasi maupun kontraktor yang melakukan kontrak otoritas, itu yang terjadi.
“Jadi Freeport tidak melakukan PHK, tetapi merumahkan karyawan, dengan tetap menerima gaji, tanpa paket kebijakan lain dari yang selama ini diperoleh. Yang jelas Freeport tidak gegabah,”katanya.
Lebih lanjut, Sony menerangkan Freeport dilarang mengekspor konsentrat karena perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) masih diproses.
Dia melanjutkan, kapasitas produksi perusahaan terpaksa dikurangi 40 persen karena ekspor belum berjalan.
”Ya kan kalau tidak bisa ekspor, kami menurunkan produksi sampai 40 persen. Hanya 40 persen karena sesuai dengan smelter kami. Nanti, ada beberapa cost yang dikurangi dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan kini,” jelasnya.
Bahkan, katanya situasi yang dihadapi Freeport belum diketahui sampai kapan berakhir, termasuk masa waktu karyawan yang dirumahkan kembali bekerja.
“Kami berharap sebelum 120 hari rencana Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase internasional bisa diselesaikan secepatnya, dengan solusi keputusan yang menguntungkan Freeport dan pemerintah,” tandasnya.
Sementara mewakili Pemda Mimika, Sekda Ausilius You menyatakan, dengan kondisi renegosiasi antara Freeport dengan pemerintah yang belum menemukan solusi, tentu kedua belah pihak harus terus melakukan negosiasi, komunikasi dan duduk bersama mencari solusi bijak yang menguntungkan kedua belah pihak terkait perubahan status kontrak karya menjadi IUPK.
“Saya berharap persoalan jaminan dan kepastian investasi fiskal dan hukum atas kebijakan pemerintah terhadap Freeport secepatnya tuntas dengan solusi bijak yang menguntungkan kedua belah pihak,” harapnya.
Kata mantan Karetaker Bupati Mimika 2013, jika permasalahan ini dibiarkan berlarut, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya karyawan, namun Pemda Mimika dan juga warga masyarakat Mimika pasti merasakan dampak langsung,” tandasnya.
Selanjutnya, Komandan Resor Militer (Danrem) 174/ATW Brgijen TNI Asep Gunawan menjelaskan kalau Mimika masuk dalam wilayah teritorial tugasnya, sehingga antisipasi keamanan tetap menjadi prioritas untuk mengamankan obyek vital nasional bersama Polri sesuai amanat undang-undang, karena merupakan aset negara.
“Kami aparat hanya bisa menghimbau, karena masalah ini cukup berat bagi pemerintah dan freeport dan semuanya harus menjaga serta menjamin keamanan yang kondusif,” ujarnya sembari berharap perundingan renegosiasi Freeport dan pemerintah menghasilkan keputusan untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, Ketuas Pansus DPRD Mimika terkait Freeport, Gerson Harold Imbir mengapresiasi langkah yang telah dilakukan managemen Freeport menyikapi situasi ini.
Melalui sharing dari penjelasan pihak Freeport pascarenegosiasi perpanjangan kontrak karya, serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017, dimana Freeport termasuk semua perusahaan mineral tambang dan batubara wajib menganut rezim IUPK.
“Dari dasar aturan termasuk aspirasi dari lembaga adat, karyawan dan pemerintah daerah, nantinya akan kami tindaklanjuti ke Pemerintah Pusat, yaitu ke DPR-RI Komisi VII, Komite 3 DPD-RI, Kementerian ESDM terkait dampak yang dialami, “jelasnya.
Bahkan Pansus DPRD Mimika pun akan menemui langsung Kemenpolhukam dan melayangkan surat resmi ke Presiden guna mengatasi dampak-dampak sosial yang terjadi.
“Jelasnya kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku di negara ini. Kami hanya sebagai lembaga aspirasi. Dengan situasi ini kita berharap keamanan tetap terjaga sampai adanya solusi keputusan bersama yang bijak dan obyekyif,” harapnya.
Menyusul Kadisnakertrans-PR, Septinus Soumilena menyatakan, pihaknya menghormati apa yang diputuskan dan menjadi kebijakan pemerintah pusat, sebab undang-undang mengamanatkannya.
“Kisruh ini juga menyangkut harga diri bangsa, akan tetapi pemerintah pusat harus bisa memberikan jaminan terhadap keputusan tersebut dan bisa menjamin kelangsungan pemerintah, lembaga adat serta masyarakat di Mimika yang terkenda dampak langsung,” tukasnya. (tan /a24)
