Foto : Shanty/TimeX
Hery Sumartono, Kepala KPP Pratama Timika
TIMIKA, TimeX
PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan rekanannya, privatisasi maupun kontraktor hingga kini menjadi penyumbang pajak terbesar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua.
PT Freeport dan perusahaan rekanannya diketahui memberi kontribusi atau menyumbang sekitar 70 persen.
Hal ini dikatakan Hery Sumartono, Kepala KPP Pratama Timika dengan mengacu pada realisasi penerimaan pajak KPP Pratama hingga akhir Oktober 2018 yang mencapai Rp1,960 triliun atau setara 71 persen.
Dari total penerimaan hingga saat ini, potensi penerimaan pajak terbesar masih dari sektor pertambangan dan sektor swasta pada umumnya.
“Untuk sektor swasta memang didominasi oleh PT Freeport dan rekanannya seperti PT Redpath, PT Sandvic, PT Trakindo Utama, PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) dan yang lainnya. Sisanya perusahaan-perusahaan swasta lain di Kabupaten Mimika,” jelas Hery.
Mengingat penerimaan pajak terbesar masih dari sektor pertambangan dan swasta, maka ke depan pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan dalam bidang tersebut.
Selain itu, untuk mendongkrak penerimaan dari peserta wajib pajak dan sektor swasta lainnya di Mimika, pihaknya akan melakukan penyisiran ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak.
“Penyisiran kami lakukan supaya peserta wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Apalagi sekarang khusus UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sudah turun dari taris 1 persen menjadi 0,5 persen,” jelasnya.
Selain itu, KPP Pratama Timika terus melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat guna merealisasikan SK Bupati Mimika tentang kewajiban setiap pelaku usaha yang mengikuti pelelangan proyek pemerintah agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang pada KPP Pratama Timika.
Hingga 30 Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Timika mencapai Rp1,960 triliun atau setara 71 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp2,782 triliun.
Range penerimaan ini menunjukan faktor ekonomi cukup bagus dan intensifikasinya juga sudah mulai dijalankan.
“Kita masih punya tanggungan sebesar Rp800 miliar lagi untuk dicapai dalam waktu dua bulan, Nopember dan Desember. Kalau untuk pertumbuhannya dibanding tahun sebelumnya, penerimaan tahun ini tumbuh sekitar 15,9 persen dan itu sudah cukup baik,” jelasnya.
Untuk itu, sambung Hery, dengan penerapan PP 23 tahun 2018, wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, termasuk ekstensifikasi adanya penambahan, harus diikuti dengan kepatuhan peserta wajib pajak, termasuk wajib pajak baru.
“Kami juga berharap upaya tugas yang kami lakukan mendapat dukungan masyarakat dalam mengumpulkan penerimaan negara demi kelangsungan pembangunan di negeri ini,” tandasnya. (san)
