TIMIKA,TimeX
Pembayaran gaji untuk tenaga honorer akan dibebankan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekalipun mengantongi SK bupati, yang akan mulai berlaku pada Tahun 2019.
Lukas Luli Lasan, Sekretaris Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setda Mimika, saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (24/9) menjelaskan, selama ini pembayaran gaji honorer masih di BPKAD, tetapi di 2019 sudah tidak lagi.
“Mengapa demikian? Agar OPD itu bisa lebih mengontrol jumlah honorer masing-masing sehingga tidak main rekrut saja tanpa memikirkan anggaran,”ujar Lukas.
Pembayaran pegawai honorer Pemda Mimika, dibayar sesuai dengan latar belakang tingkatan pendidikan. Untuk pegawai honorer dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat, setiap bulannya mendapat honor sebesar Rp 1 Juta, sedangkan , sedangkan Diploma tiga (D3) sebesar Rp 1,250.000, dan Srata Satu (S1) Rp 1,5 juta.
“Karena dari awal kami anggarkan sesuai dengan jumlah honorer, contohnya jika anggaranya Rp 10 juta untuk 10 orang, ya 10 orang saja, kalau jumlah pegawainya lebih, maka kelebihanya itu ditangung oleh OPD bersangkutan,” katanya.
Dijelaskan, selama ini yang dibayar honornya oleh BPKAD, ialah pegawai honorer yang pengangkatannya menggunakan SK bupati.
Namun mengenai jumlah pegawai honorer dan jumlah anggaran yang dialokasikan, tidak dijelaskan secara rinci oleh Lukas.
Lanjut Lukas, memang terkadang ada permintaan dari OPD untuk pembayaran honorer yang tidak memiliki SK bupati agar honornya itu dapat ditanggulangi dengan menggunakan dana TU.
“Memang ada yang minta demikian, namun itu tetap tidak bisa karena anggarannya sudah pas, persoalan ada tambahan honor yang diangkat sendiri dari OPD maka itu menjadi tangung jawab OPD itu,” ketusnya (a30)
