Pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menantang sekaligus mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru bagi 32.000 lebih karyawan,
Sudah 1.525 Karyawan Dirumahkan
JAKARTA,TimeX
Pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menantang sekaligus mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru bagi 32.000 lebih karyawan, jika perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) benar-benar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara total.
Sebab, pemerintah hingga saat ini masih melarang Freeport untuk ekspor konsentrat sebelum mengubah status kontrak dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Ini merupakan salah satu aspirasi yang disampaikan 9 perwakilan karyawan Freeport saat menemui Staf Divisi Kepresidenan yang menangani isu Papua, Ny. sylvana Apituley di Istana Presiden, Selasa (7/3).
Aspirasi serupa juga menjadi poin utama yang disampaikan 15 perwakilan karyawan Freeport saat menemui Staf Komunikasi Kementerian ESDM, Sudjatmiko.
Perwakilan karyawan yang menemui staf divisi kepresidenan dan staf komunikasi Kementerian ESDM adalah Virgo Salosa, Maikel Adii, Petrus Pogolamun, Bertha Juliana Ibo, Johanes Magal, Piter Songgonao, Alan Suruan, Hengky Binor, Ensen, Fredy Magai, Okto Kawereyau, Pit Ayemiseba, Maria Kening, James Kayame.
Aspirasi lainnya, diharapkan renegosiasi antara pemerintah dengan Freeport segera menemukan kesepakatan agar aktivitas perusahaan kembali normal.
Perwakilan pekerja Freeport juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah status kontrak dengan perusahaan yang berafiliasi dengan PT Freeport McMoran di AS itu. Mereka menerangkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 telah membuat nasib pekerjaan mereka menjadi tidak jelas.
Selain itu, pemerintah diminta bijaksana mengambil langkah strategis sehingga tidak berdampak pada kelangsungan hidup pekerja penerima manfaat langsung maupun tidak langsung, yaitu dampak yang melanda masyarakat di Mimika.
“Bahwa kehadiran kami di Jakarta mau memberikan energi kepada Presiden agar berani mengambil sikap sehubungan dengan sikap para oportunis yang telah menyandera pemerintah. Persoalan ini tarik menarik, karena adanya kepentingan. Tetapi yang harus jadi catatan, pemerntah harus sikapi dampak sosial dan aspek mayornya, yaitu dampak Freeport mempengaruhi pendapatan daerah, pelayanan kesehatan, pelayanan beasiswa pendidikan, pengembangan usaha kecil menengah dan sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal dari kontribusi nyata Freeport,” tegas Virgo.
Kalau dampak sosial tidak diselesaikan, maka akan melahirkan tindakan kriminal atau gangguan keamanan.
Menanggapi itu, Ny. sylvana Apituley, menyatakan konsep aspirasi yang disampaikan lisan dan tulisan akan ditindaklanjuti ke Presiden dalam waktu dekat sebelum batas waktu 120 hari dari renegosiasi.
“harapan kami, sesuai batas waktu itu pemerintah sudah dapat mengambil langkah strategis demi kelangsungan operasional PT Freeport. Kami juga minta pemerintah untuk menghormati kontrak karya yang telah disekapati berakhir pada tahun 2041 dengan perhitungan pajak dan royalti menganut sistem naildown.
Aksi damai yang diikuti 260 karyawan Freeport dari Timika maupun Jakarta mulai pukul 08.00 WIB langsung menuju Gedung Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka, Thamrin, Jakarta Pusat.
Tiba di lokasi tersebut, Virgo Solosa melangsungkan orasi dan disambut yel-yel dari ratusan karyawan lainnya.
Dalam aksi itu, ratusan karyawan juga mengusung sejumlah spanduk, diantaranya bertuliskan, “Kontrak Karya Yes, IUPK No, Gajah di ESDM, Sapi di Papua, IUPK=Indoesia Untung Papua Korban”.
Virgo Solosa via ponselnya kepada Timika eXpress tadi malam menjelaskan, usai orasi di Kementerian ESDM, karyawan Freeport mendapat petunjuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Hanya saja Presiden Jokowi sedang mendampingi petinggi-petinggi negara sehingga hanya stafnya yang ditemui.
Bahkan dari 15 perwakilan karyawan hanya 9 orang yang diakomodir, sebab memasuki Istana Presiden tidak dibolehkan mengenakan celana jeans.
Usai pertemuan singkat, dari Istana Presiden, 260 karyawan kembali ke Kantor Kementerian ESDM selanjutnya bertemu Staf Komunikasi ESDM, Sudjatmiko dengan menyampaikan aspirasi yang sama.
15 perwakilan karyawan Freeport tidak bisa bertemu dengan Menteri ESDN Ignasius Jonan, karena sedang bertemu dengan Duta Besar Prancis.
“Kami mau ketemua langsung biar kondisi nyata yang kami karyawan rasakan diketahui langsung Menteri Jonan, sehingga bisa disikapi dan diambil langkah strategis,” jelasnya.
Virgo menambahkan, di Kementerian ESDM Selasa kemarin, perwakilan karyawan pun diminta untuk bersama-sama dengan bupati, namun mereka menolak sebab bupati telah melangkah lebih dulu dan tidak membawa aspirasi karyawan pada saat bertemu Menteri Jonan,” ungkapnya.
Sementara itu, Betty Ibo juga menantang pemerintah.
Katanya, mampu enggak memberikan pekerjaan kepada karyawan yang telah di –PHK, dirumahkan dan direlokasi jika kisruh Freeport belum ada kepastian.
“Bisa tidak pemerintah berikan gaji dan tunjangan yang sama seperti yang diberikan Freeport kepada kami,” ucapnya menuntut kejelasan dari pemerintah terkait nasib karyawan pada aksi Selasa kemarin.
Betty mengungkapkan, pemerintah dan Freeport masih melakukan perundingan selama 120 hari kedepan terkait nasib kontrak Freeport. Artinya, selama itu pula nasib mereka terkatung-katung. “120 hari itu memang tidak lama. Tapi kami butuh kepastian,” tegasnya.
Untuk diketahui, perjuangan nasib karyawan melalui aksi damai masih berlanjut hari ini, Rabu (8/3).
Ratusan perwakilan karyawan Freeport pukul 13.00 WIB mengagendakan bertemu Komisi VII DPR RI.
Demo Karyawan Tidak Dibiayai Freeport
Bahkan adanya tanggapan kalau aksi karyawan didanai Freeport, Betty Ibo, perwakilan karyawan secara tegas mengungkapkan para karyawan datang dengan biaya sendiri.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omeleng yang menyatakan bahwa Freeport ada di balik aksi demo hari ini.
Dia membantah jika disebut demo kal ini didanai oleh Freeport. Menurutnya, para karyawan melakukan urunan alias patungan dengan jumlah per orang maksimal Rp500 ribu untuk datang ke Jakarta. “Kami kumpulkan uang sendiri. Patungan. Jadi, seorang itu maksimal Rp500 ribu,” kata Bety Ibo kepada Timika eXpress melalui pesna facebooknya tadi malam.
Menurutnya, untuk datang ke Jakarta mereka juga harus mengambil hak cuti masing-masing dan menunjukkan bukti atas pernyataan mereka, berupa buku tabungan dan pesan singkat jumlah uang yang telah terkumpul yang mencapai Rp135 juta.
Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat, setidaknya sebanyak 1.525 orang karyawan PT Freeport Indonesia terkena dampak dari kisruh yang terjadi terhadap kontrak karya (KK) Freeport.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Septinus Soumilena secara terpisah menuturkan, dari 1.525 pekerja yang terdampak kisruh tersebut, sebanyak 1.474 di antaranya merupakan pekerja nasional. Sementara sisanya merupakan ekspatriat dari luar negeri.
“Posisi hari ini pekerja nasional 1.474, tenaga kerja asing 51 pekerja, jadi total 1.525,” sebutnya melalui pesan singkat ponsel.
Soumilena menambahkan, karyawan tetap Freeport hingga saat ini belum ada yang terkena PHK. Sebagian di antara mereka hanya dirumahkan, yaitu sekitar 50 orang. “Saat ini karyawawan tetap belum di PHK, tetapi dirumahkan. Jumlahnya 50 pekerja,” ungkap dia. (san)
