JAKARTA,TimeX
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero) secara resmi menandatangani draf perjanjian induk divestasi 51 saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Penandatanganan draf perjanjian induk divestasi sahan Freeport itu dilangsungkan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Sebelum penandatanganan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan perjanjian induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Inalum (Persero). Pembahasannya pun dilangusngkan Kantor Kemenkeu.
Pembahasan yang cukup panjang tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum (Persero). Setelah dinilai rampung dan disepakati seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan draf tersebut, akhirnya diteken sebagai draf perjanjian induk, untuk selanjutnya akan ditandatangani kembali pada 15 Desember 2017 mendatang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Papua dan Bupati Mimika.
“Ini baru draf saja agar adanya suatu kesepakatan. Nantinya akan dilakukan seremonial penandatanganan langsung oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Papua bersama Bupati Mimika dan PT Inalum (Persero),”jelas Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto.
Diakuinya, penandatanganan ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan menyikapi isi dari perjanjian atas formulasi yang menjadi komitmen bersama.
Dijelaskan pula, dalam draf tersebut secara detail juga mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP mengungkapkan, draf perjanjian yang disiapkan Pemerintah Pusat memang sudah dibahas sebelumnya dan sudah dipelajari, sehingga bila ada hal-hal yang perlu diperbaiki maka akan dilakukan.
Dikatakannya, isi dari perjanjian induk ini pada dasarnya menguntungkan kepada Indonesia karena 51 persen divestasi saham PT Freeport adalah milik Indonesia dimana didalamnya terdapat juga bagian Pemerintah Provinsi Papua.
“Pada dasarnya kita sudah sepakati dan paraf. Nanti tanggal 15 Desember 2017 akan dilakukan penandatanganan perjanjian itu antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika,” jelas Gubernur Enembe.
Sementara terkait divestasi saham Freeport, nantinya Pemprov Papua akan mendapat jatah 10 persen dimana 7 persen akan diserahkan kepada Pemkab Mimika sehingga yang dikelola oleh Pemprov Papua hanya 3 persen.
Gubernur menekankan bahwa divestasi saham ini tidak boleh jatuh kepada sembarang orang tapi ini milik pemerintah dan bahkan tidak akan dijual kepada siapapun.
“PT Inalum (Persero) telah ditunjuk sebagai holding company untuk mengelola divestasi saham ini. Jadi kita ikuti saja,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM menambahkan, alokasi 7 persen kepada Pemkab Mimika dari 10 persen divestasi saham untuk Pemprov Papua nantinya akan dibagi untuk masyarakat asli pemilik ulayat 3 persen, kemudian 3 persen untuk Pemkab Mimika sedangkan 1 persen lagi nantinya akan dikelola oleh BUMD.
Pasalnya, 1 persen divestasi saham yang dikelola BUMD tersebut bertujuan untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah.
“Kami akan bentuk perusahaan daerah khusus mengelola saham yang dibagikan ini. Kemudian untuk 3 persen masyarakat akan diberikan kapada dua suku yang akan dikelola oleh lembaga adat warga setempat,”tandasnya. (rm)
