JAYAPURA, TimeX
Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, dirinya akan berusaha maksimal agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendapatkan bagian dari divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen pada Oktober 2015.
“Itu sudah di 17 item yang kita ajukan dulu, ini kesempatan bagi Pemprov Papua, kalau kita tidak perjuangkan ini tidak ada lagi jalan untuk mendapatkan divestasi itu. Jadi saya pikir kita berjuang untuk 17 item itu, kalau seandainya Freeport mau kasih ke pemerintah pusat melalui BUMN, kita bisa masuk ke situ,” kata Gubernur Lukas Enembe di Jayapura, Rabu.
Dia menambahkan, Pemprov juga siap bila dipercaya pemerintah pusat untuk membeli keseluruhan saham Freeport yang harus dilepas tersebut. “Atau serahkan ke kita, nanti kita yang cari dengan siapa kita mau bermitra,” ucapnya.
Menurut Enembe, kesempatan untuk mendapatkan saham Freeport ini sulit untuk terulang kembali, karenanya ia meminta semua pihak untuk mendukung hal tersebut.
“Kalau ini tidak berhasil rugi sekali, karena ini setelah kontrak karya 1967 sampai 1992, baru kali ini kesempatan Pemprov Papua untuk masuk mendapatkan,” katanya.
Menurut Gubernur, Pemprov berkeinginan untuk bisa memiliki 10 persen saham Freeport sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Indonesia sebelum ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Waktu zaman SBY yang diatur kita dapat 10 persen, (sesuai aturan) sekarang pemerintah sudah mendapat saham Freeport 30 persen, pusat sudah memiliki 9 persen saham, jadi apakah kita minta dari 10 persen itu atau Freeport mau tambah untuk kita sendiri,” katanya.
“Kalau mau tambah lagi kasih 10 persen, kita minta Freeport kasih itu, jangan ganggu yang Freeport punya,” ujarnya.
Enembe mengaku, selama ini dirinya terus menjalin komunikasi dengan pihak Freeport untuk memastikan Pemprov Papua mendapatkan sebagian saham perusahaan tambang tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kita sudah komunikasi terus, kemarin kita sampaikan ke vice president karena regulasinya jelas sekali bahwa daerah penghasil harus memperoleh kesempatan itu,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Tim Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua menyatakan masih mengkaji skema pelepasan saham 10,64 persen PT Freeport Indonesia. Namun opsi yang muncul adalah kombinasi pengambilan saham oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan juga swasta nasional.
“Kita masih mengkaji dulu. Karena butuh dana besar, mungkin ada kombinasi, yang penting kita naikkan kepemilikkan dalam negeri,” kata Sekretaris Tim Pengelolaan SDA Papua Rizky Ferianto.
Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 77/2014 terkait perubahan ketiga Pemerintah 23/2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, anak perusahaan Freeport McMoran Cooper and Gold Inc ini harus melepas sahamnya hingga 20 persen ke peserta Indonesia. Saat ini porsi kepemilikkan sahan Freeport oleh peserta Indonesia adalah saham pemerintah pusat 9,36 persen.
Dengan mengacu PP tersebut, pada Oktober 2015 nanti, Freeport Mcmoran sudah harus melepaskan sisa 10,64 persen sahamnya ke peserta Indonesia. (ant)
