>> Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-68 di Papua Khidmat dan Semarak (Bagian 1)
Seluruh insan Imigrasi tentunya berbahagia, karena pada Jumat (26/1) lalu merupakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke 68 Tahun 2018.
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Upacara puncak peringatan difokuskan di halaman Kantor Wilayah Jalan Raya Abepura.
Terasa berbeda upacara peringatan tahun ini pesertanya selain seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Se-Papua, juga diikuti para ASN Kemenkumham.
Yang khidmat dan semarak, sebelum gelar upacara dilakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Trikora, Jayapura.
Laporan :Antonius Djuma / Timika eXpress
BUTIRAN embun pagi terlihat membasahi ratusan nisan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora Jayapura, Jumat (26/1) lalu.
Suasana teduh berkabut pun dirasakan sesaat setelah rombongan insan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Papua memasuki taman makam yang berada di sisi kiri Jala Raya Abepura, pukul 06.00 WIT untuk berziarah di hari jadi Bhakti Imigrasi ke-68.
Dengan wajah tegar, seratusan pegawai Kemenkumham Kantor Wilayah Papua melalui momentum tersebut mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur.
Sebelum doa bersama, terlebih dahulu Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua, Abner Banosro meletakan karangan bunga tepat di depan tugu TMP, disusul penaburan bunga pada makam Kepala Imigrasi Papua pertama, dan juga beberapa makam lainnya oleh rombongan.
Setelah itu, pengisian buku tamu oleh Abner Banosro.
Timika eXpress yang diundang melakukan peliputan khusus saat itu juga menyaksikan insan pegawai Imigrasi mencermati pigura di sisi kiri dan kanan memasuki TMP.
Pigura permanen dengan cat dasar putih itu terpampang nama pahlawan yang diabadikan dengan tulisan tinta emas.
Terlihat jelas pahlawan pertama di TMP yang dibangun sejak tahun 1962 adalah mendiang M. Nur.
Semua pahlawan tercatat jelas hingga tahun 2004 atas nama Markus Makaleuw.
Usai prosesi tabur bunga yang dimulai pukul 06.30 WIT, Kakanwil Abner Banosro bersama rombongan pegawai Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Papua beranjak menuju Kantor Imigrasi Wilayah Papua untuk mengikuti upacara.
Abner Banosro saat itu bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), sedangkan Komandan Upacara dipercayakan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Jesaja Samuel Enock.
Upacara saat itu dihadiri pula Wakapolda Papua Brigjen Pol. Yakobus Marjuki serta tamu undangan lainnya.
Prosesi upacara ini disemarakan dengan pemotongan tumpeng Hari Bhakti Imigrasi ke-68 oleh Abner Banosro.
Yang membanggakan, saat itu pula Kakanwil Papua, Abner Banosro menerima piagam penghargaan dari perwakilan Ombusman RI Provinsi Papua atas hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura.
Pada kesempatan itu, Kakanwil Kemenkumham Papua, Abner Banosro membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, mengatakan peringatan Hari Bhakti Imigrasi adalah momen terbaik mengingatkan jajaran Imigrasi Kemenkumham akan peran strategis dalam tugas dan fungsi keimigrasian terhadap pembangunan nasional.
“Pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2018 ini Menteri Laoly menyampaikan lima poin penting yang perlu dilaksanakan oleh insan imigrasi di seluruh Indonesia,” kata Banosro.
Kelima poin penting tersebut dirincikannya, pertama, Laoly mengakui saat ini masih ada keluhan masyarakat terkait permasalahan pelayanan keimigrasian.
Untuk itu, jajaran Imigrasi diminta melakukan penyempurnaan kualitas layanan khususnya perbaikan SIMKIM.
Harapnya, pemanfaatan SIMKIM mampu mendukung pelayanan keimigrasian melalui ketersediaan untuk melaksanakan e-government secara konsisten di semua bidang layanan, terutama layanan keimigrasian.
Kedua, Laoly menegaskan bahwa persetujuan kenaikan tunjangan kinerja sudah diterima dan deklarasi janji kinerja tahun 2018 telah sama-sama diucapkan, ini merupakan komitmen mewujudkan kinerja lebih baik, efektif, dan efisien.
“Ini sejalan dengan penandatanganan ‘Komitmen Bersama Pembangunanan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan Ham RI,” ungkapnya.
Karenanya, ia memerintahkan agar Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Kemenkumham mempersiapkan langkah-langkah strategis agar berhasil meraih Predikat WBK/WBMM di tahun ini.
Ketiga, Laoly menegaskan kepada segenap jajaran Imigrasi untuk bekerja profesional sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk raih percepatan capaian target kinerja tahun 2018 secara akuntabel, serta perkokoh sinergitas dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya.
Harapnya pula, dalam keseharian perlu lakukan tugas-tugas secara transparansi, singkat dan hilangkan setiap selubung yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tidak kalah penting, siapkan diri untuk menjawab tantangan keimigrasian di masa mendatang melalui transformasi pola pikir, pola tindak dan budaya kerja yang inovatif.
Keempat, insan imigrasi dipesan laksanakan layanan dan pengawasan keimigrasian dengan sikap simpatik, buktikan bahwa jajaran Imigrasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang “SMILE” yang berarti Simpatik, Mumpuni, Integritas, Lugas dan Empati.
Dengan begitu diharapkan bisa membawa jajaran keimigrasian untuk selalu berjaya dan berinovasi yang mencerminkan Tata Nilai Kemenkumham yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transfaran dan Inovatif) dalam setiap tugas dan tanggungjawab dalam berkinerja.
Kelima, Sejalan dengan disahkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Laoly mengimbau kepada seluruh jajaran Imigrasi untuk aktif melakukan percepatan peningkatan pelayanan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha.
Hal ini mutlak dilaksanakan demi utuhnya pelaksanaan empat fungsi Keimigrasian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat. (bersambung)
