Terkait Masalah Tanah di Tujuh Titik
Hombore: Saya Siap Jika Dipanggil Penyidik
TIMIKA,TimeX
Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Setda Kabupaten Mimika diadukan ke aparat penegak hukum lantaran dituding menggelapkan anggaran Pemda Mimika terkait realisasi pembayaran pembebasan lahan warga pemilik ulayat senilai Rp500 juta.
Indikasi tersebut disinyalir oleh tujuh oknum warga pemilik lahan, bahwa dari besaran dana yang dibayarkan untuk pembebasan ulayat warga tersebut diduga sebagiannya dimainkan untuk kepentingan pribadi.
Ketujuh warga pemilik lahan yang kini telah menjadi aset Pemda Mimika, diantaranya Meki Jitmau sebagai pemilik lahan SD Negeri Sempan Barat, Yordan Nauw pemilik lahan SMP Negeri 7, Abina Serontouw selaku pemilik lahan SMA Negeri 1 dan Hendrikus Bauw/Stefanus R.Sanny pemilik areal tanah Pemadam Kebakaran.
Lainnya, Mozes Nawipa pemilik tanah Perpustakaan Daerah tepat disamping Graha Eme Neme Yauware, Yoseph Niwilingame/Bastian Onawame pemilik lahan perumahan DPRD SP3 dan Andreas Kaokapaitaro pemilik lahan Pelabuhan Pomako.
Atas tuduhan tersebut, Kabag Pertanahan Pemda Mimika, Frits Homobore kepada Timika eXpress di Kantor Sentra Pemerintahan, Senin (6/2) menegaskan bahwa dirinya siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum menyikapi laporan warga pemilik ulayat yang dituduhkan kepadanya.
Menurut Hombore, sebagai kuasa pengguna anggaran dirinya tidak takut, sebab tuduhan atasnya adalah tidak benar. Bahkan yang bersangkutan mengaku tidak pernah melakukan penggelapan dana Pemda.
“Sekarang melalui pengacara, mereka laporkan saya ke Kapolda, Kejati dan Kajari juga Kapolres Mimika. Silahkan kapan saja dipanggil saya siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,” jelas Hombore menambahkan jika tuduhan atas dirinya tidak terbukti, maka ia akan melaporkan kembali tujuh pemilik lahan dengan dalih pencemaran nama baik.
Sambungnya, jika memang terbukti mengambil uang tersebut, maka secara otomastis ada bukti yang tertera di rekening kas daerah, yaitu Bank Papua Cabang Timika.
Perlu diketahui, alur proses keuangan daerah terkait proyek fisik maupun non fisik ditangani panitia kegiatan.
Sementara dirinya hanya sebagai pengguna anggaran yang siap memproses kegiatan panitia dimaksud.
“Saat melakukan pembayaran pembebasan lahan, saya hanya menunggu rekomendasi dari panitia, dan itu dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang benar. Selaku aparatur pemerintah yang bertugas menangani persoalan tanah, selalu berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa.
Sebab, pengadaan tanah ada aturannya, ini yang harus dipahami baik karena kami pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukannya merugikan masyarakat,” jelasnya.
Yang jelas kami selalu berusaha memberikan pengertian kepada masyarakat melalui diskusi terlebi dahulu menyoal ulayat,” tukas Hombore.
Untuk diketahui, tujuh pemilik lahan yang sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah (Pemda) mengadukan Homobre ke aparat penegak hukum karena masih menuntut ganti rugi.
Dari realisasi pembayaran pada 24 Desember 2013 oleh Pemda Mimika senilai Rp 5 miliar dinyatakan belum tuntas. (san)
