Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, Minggu (12/11), akhirnya mengambil sikap tegas, dengan mengeluarkan maklumat terkait aksi bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di jalur tambang operasional PT Freeport maupun di perkampungan Tembagapura.
Adapun isi maklumat Nomor 1/MKLMT/01/XI/2017 tertanggal 12 Nopember 2017 adalah sebagai berikut: berdasarkan UU No 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam.
Diperintahkan kepada seluruh masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara ilegal agar secepatnya (1) meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum (Kepolisian Negara RI) dan (2) agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.
Kepada Timika eXpress, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli, mengakui sudah menggeluarkan maklumat dan akan segera disebarkan melalui udara.
“Saat ini brosurnya sedang diperbanyak dan segera disebarkan agar dibaca dan dipahami serta dilaksanakan,” kata Irjen Pol Boy Rafli.
Mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu mengakui, tindakan KKB saat ini semakin brutal dan membahayakan masyarakat karena dari laporan yang diterima karyawan PT. Pangan Sari, Martinus Beanal yang dilaporkan hilang meninggal akibat ditembak.
Satgas penanggulangan KKB juga berupaya untuk segera membebaskan warga sipil yang disandera dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Berbagai persiapan saat ini sudah dilakukan termasuk 12 unit bus untuk mengangkut mereka dari Tembagapura ke Timika dan berharap evakuasi dapat segera dilakukan, harap Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli.
Sementara Kabid Humas Kombes Pol. AM Kamal menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yaitu memerintah seluruh masyarakat sipil tidak menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara illegal. dan juga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
Kata Kombes Kamal, upaya Kepolisian yang dilakukan menyebarkan maklumat Kapolda Papua kepada masyarakat sipil merupakan langkah persuasif sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. (a28/tim)
