TIMIKA, TimeX
Perkampungan di Distrik Tembagapura, meliputi Kampung Banti, Kimbeli dan Opitawak hingga kini lumpuh karena masih dikuasai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dengan menguasai perkampungan tersebut, keberadaan kelompok di wilayah tersebut bebas beraktivitas.
Meski demikian, aksi mereka tetap terpantau Satuan Tugas (Satgas) Terpadu gabungan TNI-Polri.
Direktur EVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Sonny Prasetyo mengatakan, terutama Kampung Banti hingga kini lumpuh total pascapembebasan ribuan warga yang terisolasi akibat ulah KKB.
Peristiwa heroik pembebasan ribuan warga terisolir sejak 17 November 2017 silam membuat wilayah kampung tersebut hingga kini lumpuh.
Bahkan akses jalan penghubung menuju kampung yang sempat digali dengan alat berat belum juga diperbaiki.
“Kondisi ini membuat wilayah Kampung Banti belum aman. Bahkan aktivitas pelayanan kesehatan tidak berjalan. Mereka (OPM-Red) masih bertahan,” kata Sonny Prasetyo pada pertemuan bersama Forkompimda Papua dan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon beserta rombongan di Rimba Papua Hotel Timika, Kamis (15/3) malam lalu.
Pertemuan Forkompimda Papua dengan rombongan DPR RI ketika itu dihadiri langsung Pjs Gubernur Papua Mayjen TNI (purn) Sudarmo, Wakapolda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki, Danrem 174/ATW Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon dan sejumlah pejabat lainnya.
Hadir pula perwakilan managemen PT Freeport Indonesia.
Leibh lanjut kata Sony, di Kampung Banti kini masih ada ratusan warga asli Papua, namun mereka hidup dalam ketakutan karena ruang gerak dibatasi.
Bahkan program sosial PT Freeport Indonesia, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan aktifitas ekonomi lumpuh total.
Menyikapi ini, lanjut Sony, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi agar kondisi ini tidak meluas, sebab akses lintas penduduk lokal setempat diatur KKB.
Permasalahan yang sudah dilaporkan secara langsung dan terbuka kepada Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Mayjen TNI (purn) Sudarmo, diharapkan ada solusi dan perhatian pemerintah dalam menuntaskan masalah keamanan yang dialami warganya.
Lebih ironisnya, KKB yang menduduki Kampung Banti, menyurat ke manajemen Freeport meminta aliran listrik ke wilayah kampung tersebut diaktifkan.
Yang mengherankan Sony setelah menerima surat dari KKB Kamis lalu, seolah KKB yang mengatur.
“Keberadaan mereka (KKB) sudah menghambat aktifitas ekonomi warga serta layanan pendidikan, apalagi fasilitas ruma sakit yang dibangun Freeport ikut dirusak. Kami harap ada solusi dari pemerintah yang punya wilayah dan masyarakat,” katanya.
Mengatasi situasi pelik di perkampungan Tembagapura, Rabu (21/3) lusa nanti rencananya digelar rapat Forkompimda yang langsung dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar.
Menurut Sony, managemen Freeport mencatat 16 kali teror penembakan sepanjang 2017 hingga Januari 2018 dengan menyasar kendaraan operasional Freeport di jalan tambang mulai dataran rendah hingga dataran tinggi.
Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Yakobus Marzuki mengakui bahwa di Papua ada tiga titik rawan teror penembakan, yaitu wilayah Tembagapura, Lani Jaya dan Tsinga.
Pasalnya, teror penembakan karena simprivikasi berbagai permasalahan, yang mana jajaran TNI-Polri tetap bekerja maksimal mengatasi serta berusaha menguak para pelaku teror.
Untuk diketahui, teror yang terjadi sejak Juli 2009 silam hingga kini belum satupun pelaku yang terungkap. (a30)
