>>NPHD KPU Mimika Tunggu Petunjuk Bupati
>> Hari Ini Ditandatangani di Jayapura
TIMIKA, TimeX
Komisi A DPRD Mimika kembali mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk menyiapkan dan menyetujui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah diajukan KPU Mimika untuk dapat menyelenggarakan agenda Pilkada Serentak 2018.
Desakan dari Komisi A DPRD Mimika itu diutarakan saat rapat bersama dengan Bakesbangpol dan Bagian Hukum Setda Mimika di ruang rapat Komisi A DPRD Mimika, Selasa (26/9) kemarin.
Hadir waktu itu, Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid bersama anggota Komisi A DPRD Mimika lainnya, yakni Markus Timang, Mathius Yanengga, Eliazer Ohee, George Deda, Theo Deikme dan Robertus Waoropea.
Sementara dari Pemda Mimika dihadiri langsung Kepala Bakesbangpol Mimika, Andi Ramli Teru bersama Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Mimika, Sihol Parningotan.
Selaku Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid, menyatakan bahwa NPHD penting untuk kelangsungan Pilkada Serentak 2018 yang merupakan agenda demokrasi nasional.
“Karena batas waktu usulan NPHD secara nasional sampai tanggal 27 September 2017, maka harus direalisasikan segera oleh Pemda Mimika. Sebab anggaran tersebut oleh KPU Mimika untuk mempersiapkan tahapan proses Pilkada, termasuk pembentukan Panitia Pemungutan Distrik (PPD) di 18 distrik,” ujarnya.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, pada pertemuan dengan KPU Mimika beberapa waktu lalu, usulan anggaran Pilkada Serentak 2018 yang diajukan sebesar Rp 80 miliar. Estimasi besaran anggaran tersebut kemudian dirasionalisasi Pemda Mimika menjadi Rp50 miliar, atau berkurang Rp30 miliar.
“Karena ini bentuk hibah, jadi kita berpikir wajar. Tetapi kalau masih kurang, maka pemerintah bisa mengusulkan ke DPRD agar terpenuhi. Intinya kita harus sama-sama bersepakat mendukung demi sukses dan terselenggaranya Pilkada di Mimika,” tandasnya.
Sementara Kepala Bakesbangpol Mimika, Andi Ramli Teru, menegaskan, bahwa NPHD untuk KPU se-Papua akan ditandatangani di Jayapura, hari ini, Rabu (27/9).
“Untuk ini, Gubernur Papua Lukas Enembe mengundang semua pihak, termasuk Kapolda, Pangdam, DPRP, MRP, KPU, Bupati Se Papua, KPU kabupaten/kota se-Papua, Bawaslu, Kapolres se- Papua, dan Dandim se-Papua untuk saksikan secara bersama-sama,” ujarnya.
Lanjut Ramli, terkait dokumen NPHD oleh pihaknya sudah disiapkan tinggal diajukan ke Bupati.
“Kami perlu tekankan bahwa Bupati Mimika memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan Pilkada 2018 nanti,” timpal Kabag Hukum Setda Mimika, Sihol Parningotan.
“Apa yang dikuatirkan kita semua sama. Sebenarnya sebelum diskusi ini, Pa Sekda sudah telepon bupati dan rencananya akan ke Jakarta untuk mendiskusikan soal NPHD. Sampai saat ini masih tunggu petunjuk bupati,”tandasnya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, Selasa, mengatakan jajarannya masih menunggu petunjuk dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng berapa besar alokasi anggaran yang akan dihibahkan ke KPU setempat untuk penyelenggaraan pilkada.
“Naskahnya sudah kami siapkan, tinggal menunggu petunjuk dari Bupati Mimika untuk segera ditandatangani NPHD dengan KPU Mimika,” kata Ausilius.
Ia belum mau merinci berapa besar alokasi anggaran yang disiapkan Pemda Mimika untuk menyukseskan agenda pesta demokrasi Pilkada Mimika 2019-2023.
“Pada saatnya kami akan beritahukan,” ujar Ausilius.
Sedangkan Komisioner KPU Mimika, Alfred Petupetu mengatakan pengajuan dana pilkada serentak di Mimika sebesar Rp85 miliar itu telah dihitung sesuai dengan kebutuhan KPU hingga perangkat penyelenggara pemilu di tingkat bawah.
Salah satu biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh KPU Mimika dalam penyelenggaraan pilkada serentak nanti yaitu pembuatan alat-alat peraga kampanye yang seluruhnya disiapkan oleh KPU.
Selain itu, katanya, pembentukan sejumlah distrik (kecamatan) baru di Mimika juga berimbas pada pembengkakan biaya untuk honor petugas penyelenggara dan distribusi logistik ke kampung-kampung yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat. (tan)
