TIMIKA, TimeX
Kunjungan DPD-RI bersama Wakil Bupati Yohanis Bassang, Ketua DPRD Mimika Elminus Mom dan 18 anggota dewan lainnya ke Distrik Agimuga, 6 September 2016 lalu meninggalkan ciritera pilu.
Pemerintah Distrik Agimuga harus menanggung beban hutang Rp260,4 juta dari agenda kunjungan DPD-RI terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mimika Timur yang dinanti dan didambakan warga setempat sejak lama.
Beban hutang Rp260,4 juta harus dilunasi, sebab estimasi anggaran dari angenda kunjungan senilai Rp120 juta ternyata membengkak jadi Rp388,4 juta.
Pembengkakan biaya membuat aparatur distrik setempat kewalahan, karena harus melunasi biaya akomodasi, yakni transportasi dan pembiayaan lainnya termasuk sejumlah persiapan terkait kunjungan DPD-RI yang dibebankan pada DPA Distrik Agimuga.
Lebih rinci dijelaskan, anggaran sebesar itu terserap untuk akomodasi transportasi, pemakaian alat, bahan bakar, konsumsi makan minum masyarakat dan tamu undangan istimewa, termasuk pembelian 13 ekor babi sebagai hewan kurban dari acara tersebut.
“Ini jadi beban kami. Kami tidak tahu harus tutupi dari anggaran mana. Padahal kami sudah alokasikan anggaran seratus dua puluh juta, ternyata setelah rekap usai kunjungan, anggarannya membengkak. Ini yang kami juga bingung,”.
Demikian disampaikan Kepala Distrik Agimuga Yuianus Pinimet kepada Timika eXpress di Kantor Dishubkominfo Mimika, Jalan C Heatubun, Senin (19/9) lalu.
Terkait beban hutang itu, pihaknya akan meminta bantuan Pemda, sebab tim pemekaran saat ini juga tidak ada biaya.
“Kalau mau hitung semua sebenarnya masih kurang karena adanya swadaya masyarakat. Kami minta pengeluaran yang jadi hutang ini, jadi beban pemerintah daerah. Kami juga sudah serahkan rincian biaya ke Wakil Bupati dan Sekda Mimika juga Asisten I,” jelasnya.
Pinimet berharap nantinya setelah diketahui Bupati Mimika, harapnya pula ada solusi penyelesaianya, sebab distrik tidak ada alokasi anggaran terkait agenda kunjungan kemarin,” jelasnya.
“Persoalan ini buat kami kewalahan. Kami minta kebijakan bupati, sehingga tidak berdampak pada program pembangunan di wilayah distrik kami karena kekurangan anggaran,” tukasnya. (a14)
