>>Tokoh Perempuan Minta KPK Tangkap Koruptor di Mimika
TIMIKA, TimeX
Anggota DPRD Mimika, Yelinus Mom menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran belum ada action terkait pemberantasan korupsi di Mimika pascasosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi awal Agustus lalu.
“Kalau KPK datang hanya sosialisasi tanpa ada tindaklanjut pemberantasan korupsi, sama saja lebih baik tidak usah datang,” tegas Yelinus Mom kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Senin (20/8).
Yelinus mensinyalir ada banyak dugaan korupsi di Mimika dalam realisasi pembangunan baik fisik maupun non fisik yang tidak dikerjakan baik.
“Buktinya banyak aset pemerintah yang mubazir padahal sudah habiskan anggaran miliaran rupiah, dan proyek infrastruktur lainnya sejak 2014-2018 yang belum sesuai harapan,” terangnya.
Salah satu contoh, gedung perpustakaan daerah, dan pembangunan gereja di mile 32 yang habiskan anggaran ratusan miliar, namun sampai sekarang pekerjaannya belum selesai.
“Kenapa proyek pembangunan gerja yang sudah diamati langsung, bahkan beberapa bukti dokumen sudah diambil oleh KPK, tapi kenapa belum ada tindaklanjut. Ini kami pertanyakan,” kata politisi Partai Gerindra.
Selain itu, dipertanyakan pula realisasi pembayaran insentif guru honor yang hingga kini belum diselesaikan, padahal DPRD Mimika sudah tetapkan anggarannya melalui APBD 2018.
Termasuk pembangunan Jalan Cenderawasih yang belum tuntas padahal angarannya sudah ditetapkan pula.
Ada lagi masalah pekerjaan umum rehab rumah negara yang anggaranya fantastis mencapai Rp20 miliar lebih.
“Dana ini terlalu besar kalau hanya untuk sekedar rehab saja,” tegasnya.
Dari bayaknya permasalahan pembangunan lantas KPK hanya datang lakukan sosialisasi tanpa ada tindaklanjut, apalagi pada pertemuan bersama DPRD Mimika sudah disampaikan, maka kedatangan KPK dinilai tidak berarti.
“Kedatangan KPK ke sini (Timika) seperti es yang membeku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua pada KPK, Maruli Tua Manurung
menginginkan Mimika berubah dan berbenah dalam pembangunan.
“Kalau pada Rakor dan sosialisasi pemberanasan korupsi bicara berapi-api, pa maruli harus buktikan seperti KPK proses pejabat di daerah lain di Indonesia,” tukasnya.
Tokoh Perempuan Minta KPK
Tangkap Koruptor di Mimika
Sementara itu, kedatangan tim KPK ke Mimika beberapa waktu lalu dengan telah mendengar berbagai masukan, keluhan serta pengaduan adanya sinyalemen dugaan tindak pidana korupsi, diminta segera menangkap para koruptor di Mimika.
“KPK jangan beri ampun. Kalau ada koruptor di lingkungan Pemda Mimika langsung tangkap,” kata Helena Beanal, kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Kantor Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), Rabu (15/8) lalu.
Helena menyangsikan, APBD Mimika sangat besar hingga dua triliun lebih namun sangat berbeda dengan realitas pembangunan yang ada di Mimika.
Sayangnya, Mimika dijuluki kota dolar tetapi pembangunannya masih jauh dari harapan dengan daerah-daerah di Papua dan di luar Papua.
“Kita bisa lihat ada pegawai yang rumahnya mewah bahkan punya kendaraan roda dua dan empat diparkir di halaman rumah. Memangnnya gajinya berapa, dapat uang dari mana, tiba-tiba punya rumah mewah, mobil dua sampai empat,” katanya lagi.
Helena menambahkan, dengan nilai APBD yang cukup besar dibandingan dengan kabupaten lain di Papua, Mimika seharusnya lebih maju dan berkembang. Namun realitannya Mimika dilihat masih hutan belantara.
“Para pejabat di Mimika ini sering ke luar daerah, di sana mereka menikmati fasilitas yang baik, pelayanan umum yang memuaskan, mengapa tidak bisa buat di sini, memangnya uang-uang itu lari kemana saja,” sindirnya.
Ia berharap agar kedepannya Kabupaten Mimika dapat berkembang seperti kabupaten lain yang ada di Papua bahkan di luar Papua dengan memaksimalkan APBD yang nilainya fantastis itu. (aro/san)
