TIMIKA, TimeX
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Odizeus Beanal,B.Sc. secara tegas merespon dan mengkritisi langsung pernyataan Staf Khusus Presiden Wilayah Papua, Lenius Kogoya dan pernyataan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo terkait kasus pembunuhan warga sipil di Kabupaten Nduga.
Menurut Odizeus, pihaknya sangat prihatin akan kejadian tragedi kemanusiaan di Nduga, namun dengan pernyataan dari dua tokoh penting itu sedikit membuat kecewa, sebab mereka tidak memahami baik latar belakang sejarah tentang Papua.
“Kami juga turut berduka cita terhadap tragedi yang menimpa 17 karyawan PT Istaka Karya maupun satu prajurit TNI yang tertembak, serta istri, anak dan sanak saudara para korban yang ditinggalkan,” kata Odizeus melalui press release yang diterima Timika eXpress tadi malam.
Odizeus mengaku sangat kecewa dengan pernyataan Lenius Kogoya yangg tidak mengerti tentang sejarah Papua.
“Harusnya dia tahu bahwa pada tahun 1977-2018, sudah banyak orang Papua dibantai oleh oknum TNI/Polri di Bumi Cenderawasih. Jika Lenius tidak tauh sejarah Papua, maka dia tidak dapat membuat konsep yang tepat (grand design) untuk pembangunan di Papua yang dapat ditawarkan ke Presiden Joko Widodo sebagai solusi memajukan dan membangun Orang Asli Papua (OAP),” serunya.
Dikatakan pula, kronologi pembunuhan di Nduga terhadap 17 warga sipil dan satu prajurit TNI, mengharuskan pihak-pihak yang terlibat harus diidentifikasi secara netral dan transparan.
Penegasan ini mengingat tahun 2018/2019 adalah puncak tahun politik, Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
“Ini perlu diwaspadai, karena apapun situasinya bisa dimainkan, bisa terjadi dan siapapun bisa terlibat di dalamnya,” tegasnya.
Menurut Odizeus, selama ini banyak pula orang Papua yang diperlakukan tidak manusiawi bahkan dibunuh secara sadis oleh oknum TNI/Polri, banyak pula yang tidak dipublikasi media, atau menjadi berita utama (headline news) di media elektronik maupun media cetak.
“Macam begini, kalau negara Indonesia mengakui Bhineka Tunggal Ika, maka situasi dan tindakan apapun yang terjadi di Papua harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Bahkan adanya sinyalemen kasus ilegal logging yang terjadi di Papua, terutama di Kabupaten Nduga yang dilakukan atau dibekingi oknum-oknum terkait harus diselidiki dan dipublikasi.
Pasalnya, jika aksi-aksi ilegal yang terjadi di Papua didiamkan, ini akan berdampak pada persoalan serius dari akumulasi permasalahan yang selama ini terjadi, namun tidak disikapi secara serius dan tegas.
Ia juga menambahkan bahwa proses pembangunan di Papua harus melibatkan orang asli Papua, sehingga ada rasa memiliki jika mereka dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, terkait pernyataan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menurut putra Tom Beanal, statement yang disampaikan jangan berdasarkan opini pribadi.
Sebab pemahaman Bambang tentang permasalahan yang terjadi di Papua sangat dangkal.
Ia menegaskan, pendekatan militer yang dilakukan pemerintah RI terhadap kelompok yang berseberangan selama ini tidak berhasil, makanya pemerintah harus mencari cara lain yang dapat memenangkan hati OAP.
Selain itu, Ketua DPR RI harus merangkul semua rakyat tanpa diskriminasi.
“Operasi militer di Papua itu bukan hal baru, tetapi sudah ada sejak rezim orde baru, sehingga adanya pernyataan soal operasi militer, ini hanya akan menimbulkan rasa takut bagi OAP dan warga pendatang yang tinggal di Papua,” katanya.
Menurut Odi kerap ia disapa, jika pemerintah ingin menyelesaikan persoalan di Papua, maka seluruh pejabat di daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan harus dilibatkan dalam mencari solusi untuk menyikapi masalah pembangunan SDM Papua termasuk infrastruktur sehingga kejadian di Nduga tidak terulang. (vis)
