TIMIKA, TimeX
Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya terus berjuang menyikapi situasi pelik yang dihadapi karyawan Freeport, privatisasi maupun kontraktor, juga warga masyarakat Mimika yang terkena dampak langsung dari polemik panjang yang terjadi antara pemerintah pusat dengan PT Freeport Indonesia.
Kedatangan Lenis Kogoya untuk kedua kalinya ke Timika tidak sendirian, ia bersama perwakilan dari Kementerian Ketenagkerjaan, Reytman Aruan selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker.
Dari efisiensi pengurangan karyawan yang terjadi serta dampak langsung terhadap masyarakat Mimika dari polemik Freeport, maka staf khusus Presiden bersama perwakilan Kemenaker diutus guna memastikan situasi riil yang terjadi di tanah Amungsa.
Dari pantauan langsung nantinya akan diteruskan ke Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah strategis dan cepat.
“Yang kita tahu sudah mulai ada aksi karyawan. Bahkan ada karyawan yang terlibat kriminalitas ditengah situasi ini. Untuk itu saya himbau kepada ribuan karyawan yang telah dirumahkan termasuk bahkan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan direlokasi untuk tidak terprovokasi oleh situasi dan isu-isu yang tidak benar.
Kedatangannya bersama tim Kemenaker adalah mau melihat langsung kondisi riil dari dampak langsung yang dirasakan karyawan dan masyarakat sehingga dicarikan solusi penyelesaiannya.
“Saya akan perjuangkan nasib karyawan yang terkena dampak. Termasuk dampak sosial, keamanan bagi warga masyarakat setempat. Saya tidak mau karyawan atau masyarakat saya nganggur atau terdampak kasus sosial. Kalau situasi ini berlarut mereka mau kemana. Jadi saya berjuang supaya situasi ini cepat ada solusi,” kata Lenis kepada wartawan di Hotel Grand Tembaga, Selasa (14/3).
Lebih lanjut kata Lenis, aspirasi karyawan dan warga masyarakat dari kunjungan sebelumnya telah dilaporkan ke Presiden.
Terkait situasi saat ini, lanjut Lenis, ia masih membangun komunikasi dengan pihak managemen Freeport dan Kementerian ESDM.
Menurut Lenis upaya pemerintah pusat melakukan negosiasi dengan Freeport tentu punya tujuan baik dan saling menguntungkan.
“Memang keduanya belah pihak harus duduk bersama dan membicarakan hal-hal terkait kepastian kelangsungan operasional tambang dengan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan regulasi aturan undang-undang. Kita harapkan ada solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak mengorbankan warag masyarakat,”ujarnya.
Katanya, dari negosiasi yang masih berlangsung, Freeport dan pemerintah pusat telah menyepakati dua tahap negosiasi.
Tahap pertama untuk jangka pendek, ini menyangkut status kontrak karya yang dipertahankan perusahaan tambang raksasa milik Amerika Serikat itu bisa dinormalkan kembali dengan diijinkannya kembali melakukan ekspor konsentrat mulai 21 Maret pekan depan.
Sedangkan tahap kedua adalah jangka panjang hingga 2021.
“Ini yang pemerintah kasih waktu tambah enam bulan dari 120 hari permintaan Freeport untuk melakukan dialog bersama, yang nantinya melibatkan pemerintah pusat dan PTFI juga masyarakat adat guna membicarakan masalah hak ulayat dan kompensasi lainnya. Kita berharap semua bisa cepat dan ada solusi positif untuk kebaikan dan kepentingan bersama,” harapnya.
Sementara itu, Reytman Aruan menambahkan, menyikapi masalah ketenagakerjaan dari adanya ribuan karyawan yang dirumahkan, maupun di PHK dan direlokasi, Kemenaker akan membentuk tim guna mengawal, mengontrol situasi dan kondisi dari implementasi PP Nomor 1 Tahun 2017.
“Kami sikapi ini, sebab dengan diberlakukannya IUPK terhadap Freeport, imbasnya pada efisiensi karyawan, apalagi pemerintah pusat mulai 10 Januari menghentikan ijin ekspor konsentrat Freeport dan menghentikan produksi tambang sejak 12 Pebruari lalu.
Apalagi kawan-kawan dari SPSI SP-KEP Freeport termasuk DPC SPSI Kabupaten Mimika sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dampak yang dirasakan karyawan inilah yang mau kita tindaklanjuti agar ada solusi penyelesaiannya sembari menunggu kesepakatan bersama Freeport dan pemerintah,” kata Reytman di Hotel Grand Tembaga, Selasa kemarin.
Demikian pula, sambung Raytman, situasi yang terjadi pihaknya selalu menerima update dari Disnaker Mimika maupun serikat pekerja karyawan.
“Kami bentuk tim maksudnya supaya setiap perkembangan situasi dan informasi bisa dilaporkan dan diinformasikan lebih lanjut ke menteri yang konsen akan persoalan Freeport dengan pemerintah,” jelasnya.
Bahkan, Reytman berharap dukungan elemen masyarakat agar bersama karyawan maupun managemen perusahaan privatisasi, kontraktor termasuk Freeport bisa menjaga hubungan industrial agar semuanya berjalan baik sesuai harapan kita semua.
“Kita ketahui sampai sekarang proses negosiasi masih berjalan dengan baik bisa menghasilkan kesepakatkan yang baik pula dan menguntungkan semua pihak,” tukasnya. (tan/a24)
