Persoalan di Timika Kompleks
TIMIKA, TimeX
Persoalan di Timika benar-benar kompleks ditengah berlangsungnya negosiasi Freeport dengan Pemerintah Pusat.
Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya menyebut persoalan kompleks dimaksud mulai dari hubungan tidak harmonis antara pemerintah daerah dengan legislatif setempat.
Termasuk polemik Freeport soal kepastian investasi dan kebijakan fiskal maupun hukum, belum lagi masalah sosial yang pastinya bertolak belakang dengan arah kebijakan dan kelangusngan pembangunan.
Karena dari adanya situasi ini, banyak agenda daerah terkendala dan tidak diproses tuntas, sehingga perlu ada solusi.
Menyikapi ini, maka Lenis Kogoya bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) melalui Forum Group Discussion (FGD) menggelar pertemuan membahas situasi di Timika.
Pertemuan FGD waktu itu dihadiri pula oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Sub Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Reytman Aruan bersama Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan-Kemenaker, Yuli Adiratno, serta Kepala Seksi Pengawasan Norma Hubungan Kerja, Jadi Erikson Sinambela.
Selain itu, hadir pula Kementrian Pembangunan Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Teuku Harun, dan diikuti perwakilan masyarakat 7 suku.
Pertemuan yang dilangsungkan di Kamoro Room Hotel Grand Tembaga, Selasa (14/3) kemarin juga diikuti Kajari Timika Alex Sumarna mewakili Pemda Mimika.
Selain itu, Sekjen LMA, Paskalis Neteb, Kepala Bidang dan Operasional Penanganan Publik, Ibrahim Wairoi, Kansilog Timika, Winarni, Perwakilan Kodim 1710 Mimika, Kapten Inf Rustam Pauwah, termasuk tokoh masyarakat Amungme, Anis Natkime dan tokoh agama Lukas Hagabal.
Kajari Timika, Alex Sumarna mewakili Pemda Mimika mengatakan FGD yang difasilitasi Staf Khusus Kepresidenan dan Ketua LMA menjadi solusi penyelesaian untuk kepentigan masyarakat Mimika.
“Ini perlu kerjasama masyarakat agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kesejukan bagi kita semua,” kata Alex singkat.
Sementara itu, Lenis Kogoya pada kesempatan itu menegaskan, banyaknya agenda daerah yang tidak jalan lantaran banyaknya persoalan, tentunya situasi ini harus disikapi segera.
Ia pun menilai beberapa tahun terakhir ini di Papua banyak kehilangan sosok pemimpin yang merangkul masyarakat.
Apalagi banyak pula tokoh tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang harusnya menjadi sandaran warga malah terjerumus dalam urusan politik.
“Sekarang ini saya lihat banyak pemimpin Papua kehilangan arah, jadi masyarakatnya bingung mau mengadu kemana, apalagi tokoh lainnya sibuk dengan urusan politik. Karena iru, lembaga adat sebagai sumber kekuatan masyarakat harus aktif dan jadi sandaran masyarakat. Kekuatan adat itu harus diangkat sehingga damai damai dalam keluarga dan damai antar suku harus dipegang teguh. Bukannya saling baku bunuh. Ini yang kita harapkan supaya pembangunan di Timika berjalan dan terarah,” tegasnya. (tan /a24)
