TIMIKA, TimeX
Lima fraksi di DPRD Mimika menyoroti Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rapat Paripurna II tentang Pemandangan Umum DPRD terhadap pembahasan Raperda Non APBD 2017.
Fraksi Gerindra misalnya, pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, didampingi Wakil Ketua I, Yonas Magal, Wakil Ketua II, Nathaniel Murib dan Sekda Mimika, Ausilius You, menyatakan Raperda tentang OPD perlu ditindaklanjuti dalam rangka reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien, serta tepat fungsi dan tepat ukuran agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sekretaris Gerindra, Sony M. Kaparang dihadapan 29 anggota DPRD Mimika dan para pimpinan SKPD Pemda Mimika, terkait OPD, Pemda setempat perlu meningkatkan dinas baru.
Yaitu Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C. Serta menaikkan kriteria tipelogi dua distrik dari B ke A, yaitu Distrik Agimuga dan Mimika Barat.
“Kami juga desak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dihilangkan lalu Perumahan dan Kawasan Pemukiman digabung ke Dinas Pekerjaan Umum, agar mempermudah koordinasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tambahnya.
Sony pun meminta penjelasan dari eksekutif mengenai RPJMD yang molor ditetapkan, sehingga terkesan pemerintah dalam mengelola keuangan tanpa arah yang jelas.
Bahkan, mengenai anggaran penyertaan modal yang sudah dianggarkan pada tahun 2016 sebesar Rp 10 miliar, ternyata pada pembahasan pra Raperda pada Bulan Agustus 2016 silam telah dicairkan sebesar Rp 2,5 miliar.
Padahal Perda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada perusahaan perseroan daerah PT Mimika Investama Sejahtera belum ditetapkan. “Ini pun kami minta dijelaskan,” tutupnya.
Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Bulan Bintang yang dibacakan Ketua Fraksi, Gerson Harold Imbir menegaskan kepada pemerintah perlu melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.
Perlu adanya indikator dan interval pengukuran beban urusan pemerintahan yang memerlukan validasi dan evaluasi untuk mendapatkan nilai yang tepat berdasarkan data riil di daerah.
“Kami juga minta kepada pemerintah menambah satu sub bidang perencanaan yang membidangi Otonomi Khusus di Bappeda. Intinya pemerintah harus menggunakan prinsip desain organisasi perangkat daerah yang ramping, tepat fungsi dan ukuran,” tandasnya.
Sedangkan pemandangan Fraksi Amanat Hati Rakyat disampaikan Eliezer Ohee.
Kepada pemerintah, Eliezer pun menegaskan perlunya menentukan OPD yang luwes dan fleksibel untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta mengurangi tingginya angka kemiskinan di Mimika.
“Perampingan yang dilakukan didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), bukannya membagi-bagi jabatan dan kedudukan. Karenanya, bupati harus perhatikan OPD yang minim dan kaya akan fungsi,” tegas juru bicara Fraksi Amanat Rakyat yang merupakan gabungan PAN dan Partai Hanura.
setelahnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa, gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui ketua fraksinya, H Muhammad Asri Anjang,SE juga mempertanyakan Raperda OPD.
Pasalnya, Raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah, susunannya Sekretariat Daerah Mimika, Sekretaris DPRD Mimika, Inspektorat dan 21 OPD, serta lima badan, termasuk pembentukan 18 distrik dinilai kurang maksimal.
Dengan melihat peta dan luas daerah yang ada di kabupaten Mimika, maka perlu ditambahkan OPD yang mengurusi sektor ketahanan pangan beserta penyuluh lapangan patut dipertimbangkan.
“Mengapa? karena Kabupaten Mimika bukan daerah swasembada pangan. Sehingga perlunya penyuluh untuk mendorong perkembangan pangan, baik pertanian, perkebunan, dan perikanan,”tegasnya.
Begitu pula dengan pandangan umum Fraksi Mimika Bersatu yang disampaikan Elizabeth Tenawe,SE.
Bahwa dalam Raperda OPD ada sejumlah dinas, badan, kantor yang hilang dan mengalami perubahan tipelogi.
Karenanya, Fraksi Mimika Bersatu tetap mendukung draf awal yang pernah direkomendasikan Gubernur Papua sebanyak 24 OPD. “Pemerintah pusat seharusnya melihat tingkat kesulitan serta letak geografis Papua, lebih khusus Mimika sangat sulit dan berisiko, sehingga memerlukan OPD yang mencukupi, agar target-target dari pemerintah bisa terwujud.
“Kalau menyangkut kekuatan kemampuan keuangan daerah, Fraksi Mimika Bersatu menilai dengan APBD yang fantastis, sangat memungkinkan penambahan lebih dari 21 OPD,”katanya.
Bahkan, Elisabeth menyayangkan adanya rasionalisasi dari pemerintah pusat melalui tim Asistensi Kemendagri yang menghilangkan sejumlah OPD yang memilki peran dan tugas sangat sentral.
“Seperti tenaga penyuluh yang hanya dimasukkan sub bagian di Dinas Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perkebunan. Padahal tenaga penyuluh merupakan ujung tombak keberhasilan pemerintah daerah di distrik bahkan di kampung-kampung,” tandasnya. (tan)
