“Kemarin itu sudah ada yang bongkar, mereka berikan buktinya, dan kita kembalikan jaminan bongkarnya itu. Saya belum lihat datanya berapa yang sudah mereka bongkar. Tetapi jelasnya kita kembalikan uangnya jika mereka bongkar sendiri”
TIMIKA,TimeX
Lopianus Fuakubun Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menegaskan Rp58 juta jaminan pembongakaran Alat Peraga Kampanye (APK) bakal tidak dikembalikan lagi kepada Caleg maupun Parpol.
Lopianus Fuakubun
Lopianus bealasan tidak dikembalikan uang jaminan itu karena digunakan untuk membiayai tim yang membongkar 1.177 Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang oleh 144 Caleg dari 16 Parpol di seputaran Kota Timika yang hingga H-2 belum juga diturunkan.
“Hari ini (Senin-red) mulai dilakukan penertiban APK,” kata Lopianus saat ditemui Timika eXpress di Pusat Pemerintahan, Senin (15/4).
Mantan Kepala Dinas Tata Kota ini menjelaskan mengenai penertiban APK khususnya baliho jika sesuai surat Bawaslu bahwa tanggal 14 April tepatnya pukul 00.00 WIT semua harus sudah diturunkan. Surat pemberitahuan Bawaslu ini sudah sampai di ketua Parpol masing-masing.
Seharusnya lanjut Lopianus ketika mereka menerima surat Bawaslu sebenarnya tidak perlu harus menunggu tanggal 14 tapi sehari sebelum 13 April sudah lebih dulu menindaklanjuti. Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bawaslu yang menertibkan maka secara otomatis jaminan bongkar baliho 10 persen yang diberikan dahulu saat mengurus ijin ke DPMPTSP bakal tidak dikebalikan lagi.
“Kemarin itu sudah ada yang bongkar, mereka berikan buktinya, dan kita kembalikan jaminan bongkarnya itu. Saya belum lihat datanya berapa yang sudah mereka bongkar. Tetapi jelasnya kita kembalikan uangnya jika mereka bongkar sendiri,” paparnya.
Uang jaminan bongkar itu katanya akan diberikan untuk biaya bongkar seperti digunakan untuk membayar sewa kendaraan yang mengangkut material APK, makan petugas di lapangan.
Pantauan media ini dari pagi hingga sore masih saja temukan beberapa baliho Caleg DPRD Mimika, DPRD Papua maupun baliho Parpol belum diturunkan. (a30)
