Presiden: Pers Jadi Tameng Penangkal Hoax
“Kita harapkan di Indonesia tidak terjadi, karena medsos memang sudah memusingkan pemerintah. Saya temui perdana menteri dan presiden di negara lain, mendengar semua mengeluhkan medsos”
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pers sangat penting bagi pembangunan negara, dan secara khusus melalui Hari Pers Nasional (HPN) ke-72, ini jadi momentum bagi media dan insan pers untuk menangkal berita bohong (Hoax).
Pasalnya, saat ini jagat media mainstream (arus utama) tengah menghadapai tantangan besar dengan hadirnya media sosial (Medsos).
“Media sosial menjadi ketergantungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi semua kalangan, baik bupati/walikota, gubernur, menteri, presiden. Ada yang senang twitter, instagram, main game ped, facebook semuanya gandrung medsos,” kata Presiden Jokowi, pada Peringatan Hari Pers Nasinal (HPN) ke-72, di Ambon, Kamis kemarin.
Menurut presiden, satu persatu media mainstream yang tidak mampu bersiasat dan beradaptasi mulai berguguran. Ini kecendrungan di seluruh dunia.
“Kita harapkan di Indonesia tidak terjadi, karena medsos memang sudah memusingkan pemerintah. Saya temui perdana menteri dan presiden di negara lain, mendengar semua mengeluhkan medsos,” katanya.
Presiden Jokowi mengakui, media mainstream bisa diajak berdiskusi dan berbicara, tetapi medsos tidak ada yang bisa memagari.
“Inilah dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya, bukan hanya Indonesia yang hadapi fenomena ini, tetapi seluruh negara di dunia mengalami. Saya yakin, meskipun digempur medsos, media mainstream tidak akan hilang, sebagaimana radio dan tv tidak hilang. Keduanya sama-sama eksis, bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi,” ungkapnya.
Media sosial, lanjutnya, unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media mainstream menonjol karena akurasi dan kedalaman materi-materinya.
“Digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang atau setiap individu bisa menjadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat dan dialaminya. Setiap saat media sosial, kebanjiran berita. Ada berita yang obyektif, aktual, kritik yang baik, tetapi banyak juga berita hoax atau bohong. Hoax mengganggu kebebasan kita,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengakui, bahwa ada berita media sosial yang membuat kegaduhan, ada berita yang penuh caci maki, fitnah, memecah belah masyarakat, bahkan mengancam persatuan bangsa.
“Tetapi saya mempunyai keyaknian, bahwa ini justru mendewasakan dan mematangkan kita, tahan uji, tidak perlu banyak keluhan kalau mendengar berita di media sosial, karena ini fenomena semua negara,” tandasnya.
Karena itu, mari bersama-sama memerangi dan stop berita bohong, berita yang pecah belah, dan berita-berita fitnah.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers, yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media masa, baik cetak maupun elektronik, selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan dengan adanya verifikasi tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui media mana yang bisa dijadikan rujukan dan media mana yang dipercaya dalam pemberitaan.
“Saya berharap, peringatan Hari Pers Nasional, di Kota Ambon, dalam memperteguh komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo.
Perlu Sinergi Antara Pers dan Stakeholder
Momentum HPN bagi kalangan pers di Timika diharapkan dapat bersinergi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) di Kabupaten Mimika untuk mewujudkan Mimika aman, damai dan sejahtera.
Demikian diungkapkan Plt. Asisten III Setda Mimika, Lopianus Fuakubun saat dikonfirmasi Timika eXpress di ruang kerjanya, Kamis (9/2).
“Insan pers di Timika harus bangun komunikasi yang baik dengan stakeholder. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka informasi yang disampaikan ke publik oleh media pun baik. Misalnya informasi soal pembangunan,” katanya.
Pers di Timika, menurutnya sudah cukup bagus karena ikut mendukung pemerintah daerah setempat dalam pembangunan.
Melalui tugas pokok dan fungsi, pers di Timika harus menjunjung tinggi profesionalitas dan kode etik jurnalis, sehingga tugas mulai yang dijalankan berkenan.
“Jangan juga pers sampaikan berita tidak benar. Ini menyesatkan dan pastinya masyarakat tidak percaya. Kita tahu situasi daerah saat ini diliputi polemik. Saya harap pers bisa bersikap netral dan menjadi penangkal dan filter terakhir, agar masyarakat tidak mudah diprovokasi,” harapnya.
Lebih lanjut, pers dengan kebebasannya juga harus berani memberitakan hal yang benar dan tidak benar. Termasuk tugas dan fungsi SKPD harus dipublikasikan supaya masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan dan belum,” tandasnya. (ant/tan)
