Mendagri Tegur Bupati Omaleng
>>Lenis Agendakan Jokowi Kunjungi Kwamki Narama
TIMIKA, TimeX
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui perwakilannya dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Lutfi, M.Si menegur Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk fokus dan meluangkan lebih banyak waktu untuk membangun warga masyarakat Mimika.
Selaku pimpinan daerah, Bupati Omaleng berkewajiban dalam loyalitas tugas pengabdian pemerintahan untuk publik karena bupati dipilih langsung masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Muhammad Lutfi di Ruang Rapat Pleno DPRD Mimika saat membahas penanganan warga di pengungsian pascakonflik di Kwamki Narama bersama Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Lenis Kogoya serta perwakilan dari beberapa kementerian pusat, Jumat (26/8) lalu.
“Ini amanat langsung dari Mendagri supaya jadi perhatian Pemda Mimika. Bupati sebagai penyelenggaran umum daerah harus lebih fokus, apalagi banyak persoalan terjadi. Termasuk adanya putusan pemerintah pusat terhadap penundaan DAU ke daerah, mungkin juga Mimika termasuk, jadi bupati harus awasi kinerja SKPD terhadap program kegiatan pembangunan untuk masyarakat Mimika,” jelasnya.
Kata Lutfi, kehadirannya bersama Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya dengan perwakilan sejumlah kementerian pusat guna melakukan koordinasi langsung bersama Pemda Mimika dan DPRD terkait penanganan persoalan pascakonflik di Kwamki Narama yang belum tuntas.
Pasalnya, kedudukan bupati dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial, bupati merupakan ketua tim terpadu penaganagan konflik sosial.
“Untuk itu bupati harus konsen dalam menangani kasus ini sampai tuntas. Kalau pun ada tugas di luar daerah yang bisa diwakilkan sebaiknya diwakili ke Wakil Bupati atau Sekda Mimika. memang ada Sekda hadir wakili bupati, tapi lebih bagus kalau ada bupati sehingga langsung ada putusan tangani persoalan ini,” tegasnya.
Lutfi pun mengaku, selama ini belum ada laporan pengaduan terhadap Bupati Omaleng soal sering meninggalkan Timika.
“Selama ini belum ada laporan ke kami, tetapi dengan masukan ini kami akan sikapi,” tukasnya.
Sementara Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Wariki Sutikno mengapresiasi Bupati Mimika karena tahun 2016 mengelola APBD 2,7 triliun.
“INI potensi yang sangat luar biasa untuk berinovasi membangun masyarakat dengan program pembangunan yang mumpuni.
“Dengan persoalan-persoalan yang terjadi, mungkin Bupati Mimika punya pertimbangan lain untuk mendewasakan masyarakat yang sering terlibat konflik sosial. Seperti yang saya ikuti pemberitaan di media cetak dan online, Pemda Mimika pernah menolak memberikan bantuan akibat konflik yang terjadi,” jelasnya.
Namun, dengan kondisi memprihatinkan yang dialami warga korban konflik di pengungsian, Sutikno berharap Bupati Mimika lebih apresiatif dan melakukan inovasi baru untuk perubahan yang lebh baik ke depan.
“Kalau perlu konflik horisontal antarwarga di Kwamki Lama benar-benar dihentikan,” tegas Sutikno pada pertemuan di DPRD Mimika Jumat pekan lalu.
Ia pun berharap, dengan APBD yang fantastis, program prioritas sesuai dengan visi misi daerah harus menjadi fokus utama.
Sementara itu, kerinduan masyarakat Mimika akan kehadiran bupati harus disikapi obyektif, sebab wilayah pedalaman dan pesisir Papua, khususnya di Mimika membutuhkan pimpinan yang merakyat dengan pembangunan yang merata mulai dari kampung/desa ke kota,” tukasnya.
Sementara itu, Lenis Kogoya meminta Mendagri Tjahjo Kumolo agar memberikan teguran keras dan sanksi tegas kepada sejumlah bupati dan pejabat pemerintahan di Provinsi Papua yang selalu berangkat ke luar daerah dan meninggalkan rakyatnya.
Berbicara di Timika, jumat lalu, Lenis mengaku sangat prihatin dengan ketidakhadiran bupati dalam kunjungannya bersama perwakilan dari sejumlah kementerian pusat.
“Saya dengar informasi kalau bupati sedang jalani pengobatan di Jakarta karena sakit. Kami doakan bupati leka sembuh sehingga bisa dikapi cepat persoalan pengungsi pascakonflik di Kwamki Narama.
Dia berharap Kemendagri mencari metode baru dalam melakukan pembinaan aparatur di daerah, terutama para pejabat yang ‘bandel’.
Harapan serupa ditujukan kepada Pemprov Papua untuk rutin melakukan pembinaan aparatur tingkat kabupaten/kota melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota.
“Saya lihat kelemahan utama hampir semua pejabat Pemda di Papua tidak memahami secara baik dan benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Akibatnya, semua persoalan yang terjadi di masyarakat diserahkan kepada aparat keamanan, seolah-olah aparat TNI dan Polri sebagai pemadam kebakaran. Pimpinan atau pejabat daerah merupakan gembala yang diberi kepercayaan untuk melayani jemaatnya jadi harus jalankan amanah dengan baik.
Lenis Agendakan Jokowi Kunjungi Kwamki Narama
Staf Khusus Presiden Joko Widodo Lenis Kogoya sebagai bentuk perhatian seriusnya terhadap pembangunan di Papua, ia akan mengegendakan kunjungan orang nomor satu di republik ini ke Kwamki Narama.
“Saya akan agendakan kunjungan Presiden ke Kwamki Narama yang katanya ‘zona merah’ karena sering terjadi konflik. Saya mau Presiden kunjung supaya sadarkan masyarakat dan Kwamki Narama jadi zona damai,” tambahnya.
Bahwa, kunjungan Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya termasuk agenda ke Kwamki Narama nanti, itu merupakan bentuk perhatian serius dan total terhadap pembangunan di Papua.
“Kita lihat saja konsen program pembangunan dari sejumlah kementerian difokuskan untuk membangun Papua. Ini artinya Presiden sangat perhatian terhadap rakyat Papua,” tukasnya. (a14/a15)
