Permasalahan Kesehatan di Papua Kompleks
TIMIKA,TimeX
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila F. Moeloek menegaskan, penanganan masalah kesehatan harus terintegrasi sebagaimana Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang dialami warga Kabupaten Asmat sejak September 2017 hingga Januari 2018.
“Jika ada permasalahan, khususnya menyangkut kesehatan masyarakat tidaka dapat diselesaikan di tingkat kabupaten maka secepatnya harus langsung dilaporkan ke provinsi dan jika provinsi juga tidak bisa tangani, segera laporkan ke pusat sehingga besama-sama mencari solusi penyelesaiannya”.
Demikian sambutan Menkes, Nila F. Moeloek pada Pertemuan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Permasalahan Kesehatan di Provinsi Papua 2018 di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (25/1) malam hingga Jumat (26/1).
Dalam pertemuan semalan suntuk, Nila pun menegaskan tidak menerima jika persoalan wabah campak dan gizi buruk hingga 67 anak dan balitas meninggal di Kabupaten Asmat disebut sebagai bencana kesehatan, seolah-olah hanya merupakan tanggung jawab institusi kesehatan semata.
“KLB campak dan gizi buruk yang terjadi bukan karena Kemenkes, Dinkes Provinsi dan kabupaten tidak bekerja baik. Kasus ini adalah tanggung jawab bersama termasuk TNI-Polri.
Ia menyebutkan, persoalan gizi buruk dan campak yang terjadi, indikatornya masalah transportasi, bahan bakar minyak (BBM), sarana air bersih dan kurangnya tenaga kesehatan sehingga akses pelayanan kesehatan tidak maksimal.
“Penanganan masalah kesehatan antara di kota dan di pedalaman ‘jomplang’ atau ada ketimpangan karena berbagai faktor. Saya juga selalu katakan kepada Presiden RI di setiap sidang kabinet yang dibicarakan selalu masalah ekonomi, tetapi sebenarnya kebutuhan dasar, salah satunya kesehaan, ada banyak hal yang harus diangkat karena ujungnya pasti bermuara ke ekonomi. Tanpa manusia yang sehat tidak akan mungkin ekonomi kita terangkat,” tegas Nila.
Menurutnya, dana kesehatan yang dikucurkan ke Papua begitu besar, tetapi serapannya kecil.
“Saya pernah berpikir apakah yang salah Kemenkes, tetapi setelah dicermati ternyata banyak masalah yang mengganggu selain kesehatan. Faktor lainnya adalah derajat kaum perempuan Papua harus diangkat sehingga tidak lagi ada diskriminasi yang membuat perhatian terhadap anak kurang sehingga muncul kasus-kasus kesehatan. Yang terpenting adalah progam imunisasi apapun harus upayakan diupayakan bisa mengjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, masalah kebersihan juga harus terus disosialisasikan , didukung dengan sarana-prasarana yang memadahi,” pesannya.
Terkait KLB di Asmat, kini sebanyak 30 anak-anak kurang gizi ditangani di RSUD Asmat, termasuk 14 pasien lainnya.
Selain itu, ada 58 orang anak dengan kasus serupa juga masih dirawat di gereja.
Menkes Nila memastikan sejauh ini dari penanganan yang dilakukan sudah ada perbaikan.
“Selain sarana-prasarana termasuk obat-obatan, tenaga dokternya pun dirolling setiap 10 hari untuk situasi emenrgency. Sedangkan tahapa rehabilitasi jangka panjang akan ditindaklanjuti melalui pertemuan nantinya,” tambah Nila menyebut KLB campak dan gizi buruk adalah multi causal.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai dalam pertemuan, menambahkan, KLB di Asmat menjadi pelajaran berharga bagi kabupaten/kota lainnya di Papua.
“Setiap kabupaten/kota harus laporkan potensi KLB, kendala dan progam kerja yang harus ditangani. Ini kaitannya dengan cakupan imunisasi di beberapa kabupaten sudah melampaui 100 persen, namun masih ada beberapa kabupaten masih di bawah 30 persen. Termasuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan gizi, Saya tegaskan ke depan jangan sampai terjadi lagi seperti di Asmat,”harapnya.
Aloysius juga mengungkap kendala penanganan kesehatan di Papua juga terbentur masalah angaran.
“Contohnya Kabupaten Asmat, pengajuan pencairan anggaran harus mencakup tiga bidang sekaligus. Pn pada tahun 2014 di Asmat cakupan imunisasi lebih dari 100 persen tetapi tahun 2016-2017 menurun karena adanya pemekaran kampung yang tidak diimbangi dengan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Kondisi ini menyebabkan pada tahun 2017 lalu, cakupan imunisasi hanya 60 persen.
Lanjutnya, dihadapan Menkes dan pejabat Dinkes kabupaten/kota se-Papua, Aloysius mengusulkan rekrutmen tenaga kontak sebanyak 168 orang di tahun 2018 untuk ditempatkan di 80 pustu, dan juga di 28 Puskesmas dan polindes.
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You lebih dulu menerangkan geografis Kabupaten Mimika yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak 21 tahun yang lalu, kini jumlah penduduknya kurang lebih 306 ribu.
Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan 133 kampung serta 19 kelurahan.
“Mungkin tidak asing bagi bapak ibu kalau Timika atau Mimika mendapat stigma Minggu-Minggu Kacau atau Tiap Minggu Kacau, plesetan dari Mimika/Timika. Tetapi kami warga Mimika melawan stigma itu menjadi Minggu-Minggu Kasih Allah dan Tiap Minggu Kasih Allah,”ujar You.
Meski demikian, Mimika yang masyarakatnya heterogen masih kondusif aman karena merupakan penyangga daerah lain di pegunungan tengah Papua.
“Pertemuan ini jadi tantangan bersama dalam menyikapi permasalahan kesehatan di Papua untuk diminimalisir dan disikapi bersama,” tandasnya. (san)
