TIMIKA, TimeX
Hasil Sensus Nasional terbaru yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah.
Ironisnya, Kabupaten Mimika, Kota Timika masuk dalam katergori penduduk termiskin nasional urutan pertama dari 140 Kabupaten Kota di Indonesia.
Tentu ini jadi tantangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, termasuk warga masyarakat yang masuk dalam kategori penduduk miskin, harus berjuang sehingga bisa terbebas dari stigma penduduk miskin.
Demikian dijelaskan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Simon Mote, S.Ag melalui Kabid Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mimika Yeteni Tabuni saat dikonfirmasi Timika eXpress pekan lalu.
Pasalnya, data penduduk miskin yang terhitung oleh Dinsos Mimika sejak 2014- 2015 ada sebanyak 565 penduduk miskin di tanah Amungsa.
“Data ini berdasarkan rekapitulasi kerjasama Dinsos Mimika dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika. Ini belum termasuk data penduduk miskin di wilayah Distrik Jita, Potawayburu, Kapiraya, Amar, Wonosari Jaya, Agimuga, Jila dan Aroanop,” jelasnya.
Menyikapi masih adanya kategori penduduk miskin di sejumlah wilayah distrik yang disebutkan, Yeteni mengharapkan peran sentral aparat distrik agar segera mendata penduduk kategori miskin di wilayahnya masing-masing.
Hal ini guna memudahkan Dinsos Mimika terkait sinkronisasi data ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Data ini juga berperan untuk membantu kesejahteraan ekonomi warga miskin melalui alokasi program bantuan, sepeerti yang sedang berlangsung saat ini, ” paparnya.
Disebutkan, kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah maupun Negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat.
Angka kemiskinan yang terbilang tinggi tidak hanya di Papua dan Papua Barat, ada beberapa wilayah lain di Indonesia Timur juga termasuk dalam kategori tersebut, yakni Ambon, NTT, Aceh, Bangka Belitung dan masih banyak lainnya.
Menurut Yeteni, yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan saat ini Rp250.726,- per kapita per bulan.
Untuk itu, ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, menurut Yeteni, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu di setiap daerah, khususnya Mimika serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat, yang presentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.
Mengakhiri komentaranya, Yeteni berharap aparat distrik lebih maksimal melihat perkembangan wilayah serta tatanan kehidupan warga masyarakatnya, sehingga menekan angka kemiskinan di Mimika, dan menjadi lebih baik ke depannya,” tandas Yeteni. (a19)
