“Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon 1 pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6 dan pemohon 7 untuk sebagian”
JAKARTA,TimeX
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang daftar pemilih tambahan dan syarat KTP elektronik untuk mencoblos di hari pemungutan suara. Perkara yang teregister dengan nomor 20/PUU-XVII/2019 diajukan tujuh pemohon, yakni Perludem (pemohon 1), Hadar Nafis Gumay (2), Feri Amsari (3), Augus Hendy (4), A Murogi bin Sabar (5), Muhamad Nurul Huda (6), dan Sutrisno (7). Mereka meminta MK menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu.
Petugas menunjukkan sejumlah KTP elektronik yang sudah dicetak dan akan didistribusikan kepada masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/10). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa semua masyarakat yang kini masih memegang surat keterangan akan segera memiliki KTP elektronik karena sebanyak 7,4 juta blanko hingga bulan Oktober telah disebar ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di sejumlah daerah di Indonesia. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc/17.
“Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon 1 pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6 dan pemohon 7 untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (28/3).
MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon Pasal 348 ayat (9) terkait syarat penggunaan KTP elektronik dalam melakukan pencoblosan. Tak hanya KTP elektronik, MK juga membolehkan penggunaan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Dukcapil.
Selain itu, MK juga menyatakan frasa paling lambat 30 hari pada Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut MK, jika pindah memilih dilakukan dalam kondisi tidak terduga, di luar kemampuan dan kemauan pemilih, maka pindah memilih bisa diurus hingga paling lambat tujuh hari sebelum hari H pemungutan suara.
“Sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali bagi pemilih dalam kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih. Karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari H pemungutan suara,” kata Anwar.
MK juga menyatakan frasa penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara pada Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. MK menilai karena pemilu serentak melibatkan dua pasangan capres-cawapres, 16 partai politik nasional dengan tiga tingkat pemilihan legislatif dan empat parpol lokal Aceh, ditambah pemilihan DPD, maka penghitungan suara bisa diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.
“Sepanjang tidak dimaknai hanya dilakukan dan selesai di TPS, TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal pengitungan suara belum selesai dan dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara,” jelas Anwar.
Untuk Pasal 350 ayat (2) tentang syarat pembentukan TPS dan Pasal 348 ayat (4) tentang hak pemilih pindah TPS tidak diterima MK. Meskipun MK menolak pembentukan pembentukan TPS khusus, tetapi MK memberikan keleluasaan kepada KPU untuk membuat TPS tambahan apabila pemilih yang memenuhi syarat terkonsentrasi pada titik tertentu melampaui daya tampung seluruh TPS. (brs)
