TIMIKA, TimeX
Seorang oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Mimika disinyalir terjerat politik uang (money politic) lantaran didapati membagi-bagikan surat panggilan Model C6-KWK.
AMANKAN – Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto saat mengamankan salah satu pelaku keributan di TPS 27, Rabu (17/4).
Atas tindakan oknum Caleg berinisial YM, yang bersangkutan langsung diamankan Bawaslu dan aparat keamanan pada, Rabu (17/4) di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Djayanti, Distrik Kuala Kencana.
Hanya saja, terkait proses lanjut terhadap YM, belum satu pun Komisioner Bawaslu Mimika yang bersedia dikonfirmasi.
“Nanti saja dulu,” kata salah satu komisioner Bawaslu Mimika kepada Timika eXpress, Rabu kemarin.
Sementara, informasi dari kepolisian menyebutkan YM diamankan ketika ditengarai sedang membagi-bagikan formulir C6 dengan membayar sejumlah uang kepada warga untuk menaikan jumlah suaranya agar mulus menjadi legislator nantinya.
Dari temuan tersebut, YM langsung diamankan di Polsek Kuala Kencana sembari menunggu proses hukum lanjut.
Ironisnya, aksi YM tidak diketahui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di TPS setempat.
Adapun saat oknum caleg diamankan, ditangannya ada formulir C6 dan poster, namun belum dipastikan jumlah banyaknya.
Dari temuan formulir C6, diduga kuat oknum Caleg tersebut menggandakan formulir, kemudian dibagi-bagikan kepada warga untuk menambah dukungan suara.
Indikasi politik uang ini banyak dilakoni oknum Caleg di Kabupaten Mimika.
Seperti pengamatan Timika eXpress, menjelang akhir waktu pencoblosan sekitar pukul 12:57 WIT, Rabu kemarin, ada sejumlah warga dengan menggunakan mobil angkot (taksi kuning) secara bergerilya mendatangi sejumlah TPS di Kelurahan Sempan.
Selain di TPS 09 dan 22, peserta pemilih sebanyak 8 orang juga mendatangi TPS 08 di kelurahan setempat.
Meski kedatangan mereka dengan membawa formulir C6, namun tidak dilayani petugas KPPS di 3 TPS tersebut, sebab mereka tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga asli setempat.
“Ada dugaan mereka mau memilih dobel,” kata petugas pengawas di TPS 08.
Atas penolakan tersebut, ke delapan warga memilih kembali dan tidak menggunakan hak pilihnya. (vis)
