Saleh Alhamid
TIMIKA,TimeX
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika termasuk Sekretariat Dewan (Setwan) hingga akhir Januari 2019 aktivitasnya masih nampak sepi.
Hal ini menunjukan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mimika belum maksimal.
Saleh Alhamid, Ketua Komisi A DPRD Mimika yang ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya pada Senin (28/1) menilai sepinya aktivitas pemerintahan di beberapa OPD termasuk Setwan Mimika lantaran belum dibagikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dari masing-masing OPD.
Ia mensinyalir banyak ASN yang enggan berkantor lantaran tidak adanya kegiatan sebab belum menerima pembagian DPA.
Padahal Bappeda bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika sebagai dinas teknis yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memastikan program kegiatan OPD tinggal dijalankan saja sebab DPA telah ditandatangani.
Lambannya penyerahan DPA Saleh memandang mungkin rencana pembagian DPA bupati akan lakukan bersamaan dengan rolling pejabat.
Namun demikian politisi Partai Hanura ini menegaskan sebenarnya DPA tidak ada kaitan dengan rolling pejabat.
Pasalnya, DPA yang akan dibagikan bukan untuk kepala dinas (Kadis), tetapi untuk dinas atau OPD bersangkutan.
“Karena DPA sudah ditandatangani, dan mengingat banyaknya program kegiatan pembangunan ke depan menyongsong PON 2020, maka dalam waktu dekat sebelum akhir bulan ini DPA sudah harus dibagikan. Kepala OPD nya mau diganti terserah, tapi DPA tidak boleh lama mengendap,” tegasnya.
Ia menambahkan jangan hanya karena menunggu rolling lantas DPA nya dipending, sebab rolling pejabat tidak menghalangi atau menghentikan program pembangunan.
Karena itu, ia meminta Bupati Mimika Eltinus Omaleng segera memastikan soal rolling pejabat supaya tidak menimbulkan kegelisaan atau tanda tanya para pejabat maupun masyarakat Mimika.
Lanjutnya, kalau pun keberangkatan bupati ke Jakarta untuk koordinasi dengan Kemendagri dan BKN terkait rencana rolling pejabat, maka apapun hasilnya harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai pembangunan molor hanya karena DPA yang sudah fix ditunda pembagiannya.
Saleh yang juga Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Mimika ini mengkritisi soal kinerja ASN Pemkab Mimika di 2019 supaya lebih maksimal.
Sembari menunggu pembagian DPA, ia mengimbau kepada ASN Pemkab Mimika untuk mempersiapkan perangkat dan hal-hal teknis terkait menjalankan program dari masing-masing OPD.
“Ini supaya ketika DPA dibagikan tinggal ditindaklanjuti ke tahapan proses lainnya, atau kita tidak mulai dari awal. Misalnya untuk tahapan dan proses pelelangan proyek atau program ini sudah bisa disiapkan,” katanya.
Ia juga menyayangkan selama pengamatannya sebulan ini pegawai Setwan maupun anggota DPRD Mimika banyak yang sibuk dengan agenda politik sehingga lupa berkantor. Untuk itu ia mengimbau para pejabat tidak menyikapi wacana rolling sebagai momok menakutkan, sebab rolling atau tidak pemerintahan tetap jalan. Jabatan itu amanat.
“Jadi sebagai pejabat jangan takut kalau dirolling. Jangan juga cemas apalagi hantui pikiran. Kita harus berpikir positif sebagai abdi negara dan masyarakat menjalankan program pembangunan,” pesannya.
Baginya rolling adalah hal biasa dalam pemerintahan, asalkan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. (aro/a30)
