Pangdam dan Kapolda ‘Anev” Pengamanan PT Freeport

TIMIKA,TimeX

Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit dan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar pada Kamis (8/6) menggelar rapat analisis dan evaluasi (Anev) pengamanan PT Freeport Indonesia oleh Satgaspam Amole dan Security Risk Manajemen (SRM) di Rimba Hotel Papua (RPH). Kegiatan itu merupakan salah satu agenda sebelum menghadiri Safari Ramadhan bersama warga Mimika di Masjid Babussalam.

Dalam arahannya pada kegiatan anev, Kapolda Boy menyampaikan terima kasih kepada Satgaspam Amole, SRM dan Polres Mimika yang telah menciptakan pengamanan di wilayah Freeport dan Mimika pada umumnya.

“Tentu kita lihat secara umum kondisi pengamanan dapat dikatakan cukup terkendali artinya pengamanan yang dilakukan membawa hasil yang baik, dalam arti berbagai permasalahan yang dihadapi bisa diatasi walaupun masih ada kekurangan. Dalam berbagai hal pasti ada perubahan makanya beberapa catatan dan teguran itu bisa diperbaiki,” kata Boy.

Lebih lanjut dikatakan, dengan digelarnya anev, diharapkan berbagai kekurangan yang terjadi bisa dibenahi.

“Dalam pengamanan ini tentu banyak faktor yang dipertimbangkan. Kita tidak bisa menutup mata dengan berbagai hal yang terjadi seperti yang dialami managemen PTFI. Paling tidak keadaan itu mempengaruhi suasana kebatinan manajemen apakah masalah kepastian investasi ini masih dibicarakan atau berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan.

berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi pihak serikat pimpinan PUK SPSI yang berdampak pada kondisi yang ada. Tentunya dari hal-hal itu, kewajiban kita untuk mengamankan situasi yang terjadi,” ungkapnya.

Kapolda menyampaikan,  dirinya sudah pernah bertemu dengan serikat pekerja. “Seminggu bertugas, kami sudah ke Timika dan kesempatan itu saya juga sudah bertemu dengan semua serikat pekerja. Saya bisa memahami apa yang dialami manajemen, karena manajemen memiliki bebrapa serikat pekerja yang memiliki beberapa aspirasi yang berbeda. Dimana yang satu ingin aturan ditegakan, yang satu ingin diampuni. Jadi memang dilematis juga buat manajemen, kalau tidak cermat mengambil keputusan maka semua bisa marah,” ungkapnya.

Dikatakan, pada pertemuan dengan serikat pekerja,  SPSI harus bertindak agar semua anggota bisa bekerja kembali. “Dalam artian berapapun yang mau bekerja silahkan. Kalau perusahaan masih membuka untuk bekerja kembali jangan dihalang-halangi dan itu sudah kita ingatkan. Karena yang mau bekerja juga rugi kalau dihalangi,” katanya.

Dia berharap pihak manajemen bisa mengambil solusi terbaik agar para karyawan bisa kembali bekerja. “Rekrutmen baru lagi, artinya dari nol kembali. Tentu bagian ini cukup memberikan harapan. Dialog harus bisa menemukan jalan keluar,” harapnya.

Sedangkan Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit mengharapkan harus ada jalan keluar yang saling menguntungkan sehingga tidak terjadi mogok lagi.

“Untuk karyawan yang mogok segera kembali bekerja hentikan aksi mogok dan taati aturan perusahaan, jangan sampai ada intimidasi kepada karyawan lain. Jika hal itu terjadi maka akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian,” ungkapnya. Sedangkan kepada karyawan yang dirumahkan dia berharap menunggu perintah dari perusahaan. “Bersabarlah, jangan melakukan aksi mogok dan bagi karyawan yang aktif jangan mudah terprovokasi,” ujarnya.

Dia berharap pihak pengamanan dalam hal ini SRM jangan sampai turut serta dalam aksi mogok. Karena petugas pengamanan bertugas sebagai penengah untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini.

“Bagi aparat yang terlibat akan diproses hukum, jadi aparat harus berhati-hati,” harapnya.

Sementara itu, Vice President SRM PTFI, Amarullah menyampaikan untuk sebuah perusahaan harus memiliki pengamanan internal. PTFI mempunyai petugas pengamanan internal yaitu Security Risk Manajemen (SRM).

Tetapi dengan situasi ini pihaknya membutuhkan tambahan tenaga dari TNI dan Polri. “Di dalam tugas pengamanan khususnya dari Grassberg sampai Portsite kami mendapat bantuan pengamanan dari tiga Satgas, yaitu Satgas Amole dengan jumlah personil 703 anggota dari dua kompi yang didatangkan dari luar Papua, kemudian Satgas Panwil Polri dari Polres Mimika dengan jumlah personil 136 anggota, serta Satgas Panwil TNI dengan jumlah personil 596 anggota,” kata Amarullah.

Disampaikan sejak Februari hingga saat ini pihaknya kembali meminta bantuan sebanyak dua kompi dari Polri. Hal ini menegingat situasi yang kurang kondusif. “Kita patut ucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengamankan perusahaan dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal tidak kita inginkan. Karena sesuai Keputusan Presiden (Kepres) nomor 63 bahwa PTFI itu merupakan salah satu objek vital Nasional yang harus diamankan oleh pemerintah,” ungkapnya. Direktur Intelkam Polda Papua, Kombes Wagio Raharjo, dalam pemaparan anev mengemukakan, kegiatan operasional Amole sudah cukup lama berlangsung, sehingga dinamika kegiatan cukup dinamis dari tahun ke tahun.

Berkaitan dengan pencabutan ijin ekspor kini sudah berakhir dengan diijinkannya kembali kegiatan ekspor. Tetapi dalam perjalanannya, terjadi Furlough dan PHK dengan alasan efisiensi karyawan. Kondisi itu membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Timika dan daerah lainnya di Papua.

“Ini tidak terlepas juga berdampak pada kota-kota besar yang ada kegiatan dengan manajemen ataupun karena kebijakan pemerintah,” ungkapnya. Dijelaskan, Amole I dan II dimulai sejak November 2013. Ketika itu muncul kejadian menonjol seperti pembakaran, longsor, penemuan amunisi, laka kerja, dan penembakan.

Kemudian Amole III dimulai September 2016 hingga Januari 2017. Kejadian menonjol seperti mogok kerja, penemuan senpi ilegal, dan pencurian.

Terakhir paparan mengenai evaluasi kegiatan pengamanan di PTFI amole II tahun 2017 disampaikan langsung oleh Kombespol M. Nazli. Bahwa untuk kekuatan pengamanan baik dari TNI dan Polri sebanyak 751 personil setiap harinya melaksankan tugas pengamanan. Namun terjadinya perubahan situasi kamtibmas di PTFI menyebabkan pengamanan ditambah 200 personil dari Polda Kepri. Disusul pada 30 Mei 2017 terjadi penambahan personil. “Untuk TNI maupun Polri yang dilibatkan dari pengamanan tersebut ditempatkan di empat zona,” ungkapnya.

Turut hadir dalam Anev itu, Danlatamal Merauke Brigjen Marinir Bambang Sutrisno, Danrem 174 ATW Brigjen Asep Setia Gunawan, Kapolres Mimika AKBP Vicktor D. Mackbon, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto, Danlanal Timika Letkol Laut (P) Yosafat Indarto, Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 20 Ima Jaya Keramo (IJK) Kolonel Inf Frits W.R. Pelamonia, Komandan Brimob Batalyon B Pelopor, Kompol Arief Dodi serta perwira tinggi lainnya.(tan/aro)