Foto : Shanty/TimeX
BELUM BONGKAR-Lapak jualan di Pasar Sentral yang belum dibongkar hingga Minggu (11/11) petang kemarin.
TIMIKA,TimeX
Meski pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika telah menyediakan los atau lapak jualan bagi pedagang Pasar Sentral agar tidak lagi berjualan di atas drainase dan titik-titik tertentu terkait penataan baru, namun masih saja ada pedagang yang bersikeras.
Padahal instruksi pembongkaran lapak dan los baru yang disiapkan untuk pedagang telah disepakati bersama pemerintah pada pertemuan waktu lalu.
Dari pertemuan tersebut, disepakati batas waktu pembongkaran lapak pedagang dan penjual harus berakhir Minggu (11/11).
Nyatannya, dari pantauan Timika eXpress hingga tadi malam di lokasi Pasar Sentral, masih ada lapak jualan pedagang yang belum dibongkar.
Lapak-lapak yang belum dibongkar antara lain, lapak penjual sayuran, lapak ikan, lapak daging, lapak beras dan beberapa lainnya.
Adapun pedagang maupun penjual pun masih menempati lapak jualan lama dan belum pindah ke lokasi baru yang sudah disediakan pemerintah setempat.
Padahal pihak Disperindag telah mengundi 158 los dalam pasar, dengan maksud setelah lapak jualan lamanya dibongkar, pedagang langsung pindah.
Terkait ini, pemerintah harus tegas, dan segera bongkar paksa lapak penjual yang melanggar.
Agit Deny, salah satu pedagang Pasar Sentral kepada Timika eXpress, Minggu (11/11) di tempat usahanya mengatakan, ia belum membongkar lapaknya karena butuh waktu lama.
Ia membenarkan dari 158 los yang telah diundi, ada sebagian pedagang sudah tempati, namun ada juga yang enggan untuk pindah.
“Kami pedagang yang dapat lokasi lapaknya terbuka siap pindah walau los jualan baru tidak sesuai barang jualan kami. Tapi sudah perintah pemerintah jadi kita turut. Pedagang yang belum pindah karena los di gedung yang akan ditempati tertutup, dikhawatirkan sepi pembeli,”kata Agit.
Agit mengatakan, perlunya ketegasan pemerintah, sebab sudah ada kesepakatan bersama, jika pedagang tidak meindahkannya, maka akan dipindahkan paksa oleh Satpol PP dan pihak kepolisian setempat.
“Pemerintah sudah kasih waktu jadi pedagang siapapun harus patuhi. Pedagang yang tidak ingin direlokasi harus ditindak tegas,” ujarnya.
Pasalnya, jika ada pedagang yang pindah, namun ada yang tidak, tentu akan menimbulkan kecemburuan social, sebab dengan kondisi pasar yang belum tertata baik, kebanyakan pembeli lebih memilih instan dengan membeli di pedagang yang berjualan di luar lapak ketimbang di dalam los pasar.
“Selama ini kami yang jualan di luar bayar retribusi pasar dan retribusi sampah setiap harinya. Jadi, harus ada ketegasan dari pemerintah. Jangan hanya sebagian pedagang saja yang pindah harus semua supaya adil merata,” tegasnya.
Sementara, Inosensius Yoga Pribadi, Sekretaris Disperindag Mimika mengatakan, dari adanya penolakan pedagang untuk direlokasi ke dalam los pasar yang sudah disediakan, secara tegas akan ditindak jika tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dinegoisasikan bersama.
“Kalau negosiasi juga tidak ditanggapi, kami akan ambil langkah tegas. Kita mulai tata Pasar Sentral, ini kaitan dengan persiapan PON 2020 dan wacana meraih Adipura 2019,” katanya singkat. (san)
